oleh

Memprihatinkan, Pemasukan Dari Sektor Pajak Belum Terserap

**KURANG MAKSIMAL

JATINANGOR – Memprihatinkan, meski disebut-sebut sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang terbesar, Kecamatan Jatinangor masih belum dikatakan masyarakat sadar bayar pajak. Itu, setelah dana triliunan dari sektor pajak khusus di Jatinangor, diduga tak terserap.

Informasi yang dihimpun Sumeks, hal itu akibat kurang maksimalnya pendataan bangunan atau tempat usaha yang berdiri diatas lahan bekas jalur kereta api di Jatinangor.

Menurut, Tokoh Pemuda Jatinangor yang juga Ketua KNPI Jatinangor, Indra Irawadi mengatakan,
disana, berdiri tempat usaha berskala kecil, menengah dan besar dan ada diatas lahan bekas jalur kereta api yang tidak jelas statusnya.

Diantaranya di Desa Cipacing, Sayang dan Hegarmanah Kecamatan Jatinangor. Bahkan termasuk di Kecamatan Sukasari dan Tanjungsari.

Hilangnya PAD tersebut, bisa terukur jika dilihat dari potensi retribusi/pajak beberapa tempat usaha yang berskala besar saja, seperti restoran, Cafe dan sebagainya.

“PAD tersebut, diduga tak terserap sejak puluhan tahun silam atau sejak dibangunnya tempat usaha berskala besar diatas lahan bekas jalur kereta api itu,” tuturnya.

Idealnya, kata dia, pembangunan tersebut menghasilkan PAD dari sisi IMB, PBB, HO, parkir dan sebagainya.

“Kalkulasikan saja jumlah kewajiban pengusaha untuk membayar retribusi atau pajak, sejak usaha dan bangunan itu berdiri. Ya, masuk akal jika disebutkan PAD dari sektor pajak, dikatakan tak terserap sekira Miliar hingga Triliun-an rupiah,” tuturnya.

Retribusi parkir pun, kata dia, ditenggarai tak masuk ke Pemkab Sumedang termasuk pajak pengunjung restoran serta Cafe.

“Jika Pemkab Sumedang serius, mugkin saja retribusi dan pajaknya bisa terserap, kendati status lahan disana milik PT.KAI,” kata Indra.

“Jika diserap, bukan lumayan lagi jika diukur dengan jumlah tempat usaha disana, bahkan pemasukan ke kas daerah pun akan jelas,” katanya.

Menanggapi itu, Camat Jatinangor Hj. Idah Khoeriyah melalui Sekcam, Ade Sukma membenarkan jika ada dugaan tak terserapnya PAD, yang secara khusus dari sektor pajak untuk tempat usaha yang berdiri diatas lahan bekas jalur kereta api itu.

“Kami inventarisir terlebih dahulu, berapa jumlah tempat usaha termasuk bangunan rumah yang berdiri disana,” tuturnya.

Menurut kabar, kata dia, bangunan disana termasuk tempat usaha itu, sudah berdiri sejak lama atau puluhan tahun silam.

“Saya akan komunikasi dulu dengan Pemkab Sumedang, titik mana saja tempat usaha yang berdiri di lahan bekas jalur perlintasn kereta api itu,” ucapnya.

Namun, kata dia, masuk akal jika pajak izin usaha dan sebagainya tak terserap oleh Pemkab, karena status lahannya pun disebut-sebut milik PT KAI.

“Izin waktu, saya kordinasi terlebih dahulu dengan Pemkab. Jika benar retribusi dan pajak disana tak terserap, ya masuk akal juga jika ada penafsiran PAD tak terserap sekira triliun-an rupiah,” tuturnya.

Benar, kata dia, seharusnya ada beberapa sektor pendapatan yang masuk ke kas daerah seperti dari IMB, H0, retribusi parkir, pajak pengunjung restoran dan sebagainya.

“Kita lihat saja nanti, sejauh mana Pemkab Sumedang meraih pendapatan untuk kas daerah, khusus untuk yang di atas lahan itu,” ucapnya.

Ia mengatakan, sangat riskan jika meyerap pajak utuk PAD disana,mengingat status lahan pun menjadi dasar untuk menyerap PAD sektor pajak.

Jika sebatas status usahanya, dipastikan sudah diketahui melalui pemerintahan desa, dan dipastikan langkah itu sudah ada.

Namun, ujar dia, jika memperoleh izin melalui Pemkab dan apakah membayar pajak dari sisi lain-lain, itu sangat riskan.

“Dasar penarikan pajak itu diantaranya bukti kepemilikan lahan. Nanti, saya akan memastikan persoalan itu,” ujarnya. (kpl/imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed