oleh

Ermi Pastikan Umat Beragama Kondusif

**Sambut Kunjungan Tokoh Ulama Sumedang

KOTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Ermi Triadji, didampingi Ketua Fraksi Gerindra, Endang Sirodjudin, menerima kunjungan Forum Ukhuwah Ulama, Tokoh, dan Pemuda Islam (FUUTPI) diruangan rapat 1 Kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat (2/6).

Kedatangan para tokoh ulama tersebut, menyampaikan beberapa aspirasi. Diantaranya, menolak kriminilisasi ulama, menolak pembubaran ormas HTI, menolak kriminalisasi ajaran Islam seperti jihad, serta menolak ajaran sekularisme, LGBT serta lainnya.

“Saya apresiasi atas inisiasi dari forum ulama yang telah menyampaikan aspirasi dari umat,” kata Ermi dihadapan sejumlah wartawan.

Ermi menyebutkan, adanya sejumlah permasalahan yang menyeret nama ulama besar Habib Rizieq, memang memicu kegelisahan umat Islam di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Selain itu, kegelisahan juga dirasakan kembali dengan dibubarkannya organisasi Islam HTI. Namun demikian, Ermi akan berupaya untuk tetap menjaga kondusifitas umat beragama di Kabupaten Sumedang.

“Kita ingin jaga efek adanya pembubaran tersebut. Begitu juga tentang kriminalisasi Habib Rizieq, kita ingin tetap menjaga di Sumedang agar tetap kondusif,” ujarnya.

Salah satu langkah yang akan dilakukan Ermi sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang yang salah satu tupoksinya dalam hal keamanan, adalah melalui koordinasi dengan para muspida.

“Dalam konteks kewenangan, kita akan meminta kepada Forkompimda agar bisa memberi ruang kepada forum ulama. Kita akan melakukan kewenangan kita di daerah. Oleh karena itu, kami menjamin kehidupan beragama di Sumedang akan baik-baik saja,” terangnya.

Bahkan, ia pun berjanji akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk merespon aspirasi FUUTPI. “Kalau ranah pembubaran itu, memang merupakan ranah pusat. Tapi kita akan minta tolong kepada rekan-rekan kita yang di pusat. Kita akan kirim surat kepada mereka untuk mendorong aspirasi ulama di Sumedang,” tutur Ermi.

Sementara itu, Ketua FPI Sumedang, Dede, meminta agar pemerintah turut merespon terkait adanya kriminalisasi terhadap ulama. Mereka menilai, adanya rekayasa kasus tersebut ditakutkan akan memicu konflik.

“Hal ini jika terus dipaksakan dengan rekayasa kasus, tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi bentrokan di masyarakat. Ini akan bahaya bagi NKRI. Kalau mau tegakan hukum, ya tegakan dengan benar. Jangan ada rekayasa kasus,” tuturnya. (bay/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed