oleh

Panwas Kabupaten/Kota Segera Dibentuk

SUMEDANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Drs. Harminus Koto, menyebutkan pihaknya akan segera melakukan pembentukan Panwas ditiap daerah di Jawa Barat. Pembentukan tersebut dilakukan secara serentak di 27 Kota/Kabupaten termasuk untuk pemilihan bupati/walikota. Dikarenakan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak dengan pemilihan gubernur.

“Selain itu, kita juga akan bentuk Panwas untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ini sudah masuk pada masa tahapan pertama, yaitu seleksi adminisrasi,” katanya kepada sejumlah wartawan selepas melakukan sosialisasi pengawasan pemilu di Pawenang, kemarin (7/7).

Harminus juga menerangkan, setelah tahapan administrasi, Bawaslu akan melanjutkan tahapan berikutnya sampai akhirnya bisa menjaring hingga 6 kandidat. “Nanti akan tes tertulis secara serentak. lalu tes wawancara oleh tim seleksi. Baru nanti akan kita jaring sampai 6 besar. Yang nantinya akan dikembalikan ke Bawaslu Jabar,” ujar Harminus.

Dari 6 kandidat, Bawaslu hanya akan menetapkan 3 kandidat untuk dijadikan pengawas pemilu di kabupaten/kota. Sehingga, pada Agustus mendatang, Bawaslu secara resmi akan melantik Panwas pemilu 2018 yang telah terpilih. “Terakhir nanti mereka akan ikut fit and proper test (uji kelayakan). Untuk disaring menjadi 3 orang yang layak jadi Panwas di tingkat kota/kabupaten,” sebutnya.

Setelah Panwas Kabupaten terbentuk, maka akan segera dibentuk Panwas di tingkat kecamatan. Sementara terkait anggaran, Bawaslu bersyukur karena sesuai dengan jumlah yang diajukan, yakni Rp19 Miliar.
“Kita tinggal menunggu tandatangan NPHD setelah panwas terbentuk,” kata Harminus. Di lain sisi, Harminus juga mengungkapkan, pihaknya akan membuka masukan dan tanggapan dari masyarakat tentang calon pengawas pemilu.

Hal tersebut agar Bawaslu bisa menyaring pengawas pemilu yang berkualitas dan netral. ” Kita minta masukan kepada masyarakat, apakah calon itu ada kasus yang terjerat atau kaitan dengan parpol. Karena penjaringan itu nanti akan ketat sekali. Siapapun yang akan jadi panwas, biodatanya harus sesuai dengan KTP,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumedang, Eka Setiawan, mengimbau, jika suksesnya Pilkada 2018 mendatang merupakan tanggung jawab bersama. “Ini tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah dan semua pihak harus ambil bagian dalam penyelenggaraan pilkada 2018 nanti,” tutur Eka. Eka juga mengklaim, jika pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh untuk suksesnya penyelenggaraan pilkada Sumedang 2018.

“Kita sudah berikan banyaj dukungan. Diantaranya dukungan anggaran pilkada, dukungan DP4 karena pemda menjamin data seakurat mungkin. Lalu kita juga berikan dukungan sarana prasarana, dukungan tekhnis dan logistik, dukungan keamanan dan ketertiban serta dukungan pengendalian pelaksanaan pilkada,” tandasnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed