oleh

KPU Tunggu UU Pemilu Baru

KOTA – Agenda pemilihan legislatif 2019 yang berjarak dekat dengan pilkada 2018, menuai pertanyaan dari sejumlah politisi yang akan maju di legislatif. Khususnya, bagi politisi yang kadernya akan maju di kedua event , baik itu pilkada maupun pileg.

“Bulan Mei itu kan kalau tidak salah Daftar Calon Sementara (DCS). Yang menjadi pertanyaan itu, kalau calon bupati bisa nggak daftar pileg,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa, baru-baru ini.

Jika dalam aturan KPU tidak memperbolehkan, maka akan terjadi hal yang menarik ketika dilaksanakan pileg 2019 nanti. “Nah yang akan menarik nanti, ketika aturan di KPU itu tidak memperbolehkan daftar di Caleg,” ujarnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang, Divisi Program dan data, Junan Junaidi, menyebutkan bahwa sebelum penyerahan DCS oleh parpol itu bisa mendaftar.

“Sebetulnya peraturan ini belum keluar. Karena Undang-Undang (UU) pemilunya juga belum disahkan oleh DPR. Tapi pada prinsifnya, jika rangkaian pilkada beres, sebelum penyerahan DCS oleh partai politik itu bisa,” tutur Junan.

Namun demikian, Junan menegaskan itu baru dugaan saja jika seandainya bupati terpilih nanti dilantik pada bulan Juli 2018. “Perkiraan saya itu bisa, jika Juli 2018 bupati sudah di lantik. Karena perkiraan DCS pileg itu jatuh pada bulan September 2018,” sebutnya.

Dan itu juga, lanjut Junan, tentunya menunggu UU pemilu baru, yang disahkan oleh DPR RI. “Kita tunggu DPR RI untuk mensah kan UU baru dulu. Ya seharusnya jadwalnya di bulan Juni kemarin sudah disahkan. Tapi ternyata malah mundur,” tuturnya menjelaskan. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed