oleh

Akper Teken Kontrak dengan UPI

KOTA – Untuk menjalin kerjasama dan peningkatan mutu pendidikan tinggi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menaungi Akper Sumedang teken naskah kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Kamis (13/7).

Dalam sambutannya, Bupati Sumedang mengatakan, kerja sama ini mengalami proses yang cukup panjang. “Sebelumnya, kami memiliki Akademi Keperawatan (Akper),” katanya.

Namun, karena ada aturan baru yang mengharuskan, bahwa Akper harus berintegrasi dengan perguruan tinggi yang kompeten, maka dengan berbagai pertimbangan, maka Pemda memutuskan untuk bergabung dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

“Sebelumnya, tidak terpikirkan, jika Akper akan berintegrasi dengan UPI,” kata Eka. Karena menurut Bupati, Akper ini dirintis Pemda Sumedang. Mulai dari pengadaan lahan hingga tercapainya penyelenggaraan pendidikan.

“Namun, karena aturan yang mengharuskan demikian, maka kita laksanakan saja. Pemda harus berbangga hati, karena Akper diakuisisi lembaga pendidikan yang kompeten,” sambungnya. Sementara itu, Rektor UPI, Prof DR H Asep Kadarohman M.Si dalam sambutannya,  menyampaikan terimakasih kepada Pemda dan DPRD Sumedang, atas kepercayaannya kepada UPI.

“Akper ini, sebetulnya tetap milik Pemkab Sumedang, namun kami diamanati untuk mengelolanya besama-sama Pemda Sumedang,” ujarnya. Dengan kerjasama ini, kata Asep, pihaknya memiliki motivasi kedepan, jika Akper ini akan lebih baik lagi. “Kami bangga, karena  UPI yang dipilih Pemda untuk diajak kerja sama,” tutur Asep.

Asep menambahkan, ada sebelas perguruan tinggi negeri di Indonesia yang statusnya sudah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).  Tiga diantaranya berada di Sumedang. “Dan UPI yang dipilih Pemda untuk diajak kerjasama. Ini sungguh luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Direktur Akper Sumedang, Dadang Rukmawan M.Kes menyebutkan, isi nota kesepahaman ini mengenai pemindah sarana prasarana serta SDM, berkaitan dengan margernya Akper dengan pihak UPI. “Kerjasama ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ujarnya.

Bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi itu dikelola pemerintah pusat. “Untuk status aset , yang tadinnya milik Pemkab Sumedang, sekarang berubah  sratus menjadi aset Kemenristekdikti, dibawah pengelolaan UPI. Begitu pun dengan SDM nya,” kata Dadang. (nur/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed