oleh

Dinas Harus Klarifikasi

KETUA Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang Jajang Heryana meminta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Informasi dan Komuniaksi, segera mengklarifikasi perizinan tower BTS di Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja.

Sebab, kata Jajang, keberdaan tower yang sudah berdiri sejak lima tahun lalu itu, nyatanya masih menyimpan persoalan bagi warga sekitar. “Kalaulah izin dari masyarakat sekitar sudah selesai, dipastikan izin pendirian tower pasti keluar. Tapi, kalau rekomendasi izin dari masyarakat belum ada, itu patut dipertanyakan,” kata Jajang ketika dihubungi Sumeks, Senin (17/7).

Sebab itu, Jajang tidak mau gegabah dalam mengambil langkah yang baik untuk kedua belah pihak. “Sekarang, kalau memang ada sebagian warga menolak adanya tower, tapi kan siapa tahu jika mayoritas masyarakat ternyata sudah tandatangan rekom. Kalau saja masyarakat tidak sama sekali tanda tangan,itu baru harus diluruskan ke DPMPTSP atau Dinas Infokom, “ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Jajang, masyarakat harus segera memastikan keberadaan izin tower tersebut kepada dinas terkait. “Kalau sudah ada izin dari dinas, tapi masyarakat belum, nah ini yang perlu ditindak,” sebut Jajang.

Sebelumnya, anggota Komisi A lainnya, Dudi Supardi menyebutkan, pemasang tower dikatakan salah jika tidak menempuh tahapan perizinan. Seharusnya, pihak perusahaan meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. “Pada prinsipnya, tahapan perizinan itu kan dimulai dari persetujuan warga sekitar. Bisa melalui dengan pendekatan pembicaraan dan kesepakatan sampai akhirnya keluar MOU yang saling menguntungkan,” kata Dudi. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed