oleh

OTD Tempuh Jalur Hukum

SUMEDANG – Sejumlah tokoh masyarakat yang merupakan Orang Terkena Dampak (OTD) genangan Waduk Jatigede, berencana akan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak mereka yang hingga kini tidak menemui kepastian. Rencana ini pun mendapat dukungan dari warga eks genangan di berbagai desa, yang menilai pemerintah tak kunjung serius menyelesaikan tuntutan warga yang dari dulu diperjuangkan.

Salah seorang tokoh warga eks genangan Waduk Jatigede Djaya Albanik menyebutkan, sejumlah tuntutan yang akan diperjuangkan warga melalui jalur hukum antara lain, terkait ganti rugi saat pembebasan lahan kurun waktu 82-86. Begitu juga berkas-berkas yang sudah memasuki pelepasan hak terkait elepasi dan bangunan baru di areal jalan Lingkar Jatigede, serta persoalan kompensasi perpindahan warga.

“Telah lama warga terus menuntut hak baik melalui demo maupun audensi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi tidak direspon dengan serius. Masih banyak hak warga yang belum diselesaikan,” ujarnya, kemarin (31/7). Rencana proses menuntut hak dengan menempuh jalur hukum ini, disepakati sejumlah tokoh dan masyarakat. Bahkan baru-baru ini, telah dilaksanakan rapat bersama untuk mempersiapkan langkahnya.

“Intinya kami juga saling komunikasi dengan warga lainnya. Gagasan untuk menempuh jalur hukum memang sudah dari dulu direncanakan. Tapi kami cenderung memperjuangkan dengan melakukan aksi demo. Namun kenyataannya sudah ratusan kali kami berdemo dan audensi belum ada penyelesaian seperti yang diharapkan warga,” kata warga lainnya Mahmudin yang berasal dari Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja.

Meski sebagian warga masih kurang paham pada bidang hukum, tapi demi menuntut semua hak warga eks genangan siap berjuang melalui jalur hukum. Adapun upaya untuk menuntut hak dengan menempuh jalur hukum tersebut, sejumlah tokoh warga akan berkonsultasi lebih jauh dengan ahl-ahli hukum seperti dari LBH dan lembaga lainnya yang siap membantu.

“Kami juga tetap akan koordinasi juga dengan pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Pada intinya perjuangan menuntut hak tak akan pernah berhenti sebelum warga benar-benar menerima haknya,” tukasnya. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed