oleh

Sepak Terjang Komisi Penanggulangan AIDS di Sumedang

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kabupaten Sumedang pertama kali dibentuk tahun 2004 melalui SK Bupati Sumedang. Kemudian tahun 2006, Kabupaten Sumedang termasuk 100 Kabupaten/Kota yang mendapatkan program akselerasi P2 HIV AIDS. Bagaimana debut KPA di Sumedang. Berikut liputannya.

BERDASARKAN Perpres Nomor 124 Tahun 2016 sesuai perubahan Perpres 75 Tahun 2006, KPA harus diketuai oleh bupati, ketua pelaksana harian, sekda, wakil ketua I Bidang Kelembaagaan Dirut RSUD, wakil ketua II Bidang Pelayanan Kepala Dinas Kesehatan. Banyak program yang telah dilaksanakan KPA di Kabupatem Sumedang untuk P2 HIV. Diantaranya, program pengurangan dampak buruk narkoba suntik (Harm Reduction), program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) remaja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

KPA Sumedang, juga mendorong pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) pada tahun 2013. WPA itu merupakan salahsatu program pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Awalnya, WPA dibentuk di 10 kecamatan. Selanjutnya tahun 2014 atas inisiasi LSM Dewan Kesehatan Rakyat, melatih sebanyak 26 kader mewakili kecamatannya. Kader ini rata-rata dari kader posyandu. Namun untuk sekarang, telah melebar ke kader dari komunitas.

Pengelola Program dan Monev KPA Tita Anarita mengatakan, banyak yang telah dilakukan para kader WPA. Diantaranya menyampaikan KIE, membantu petugas Puskesmas dalam mobile VCT (tes hiv sukarela) untuk ibu hamil, komunitas beresiko dan masyarakat umum. Selain itu, mendampingi dan merujuk komunitas beresiko untuk mengakses layanan, advokasi dan koordinasi pada pemerintahan tingkat kecamatan, desa dan pemangku kepentingan lainnya. Serta, membantu RSUD dalam menelusuri pasien yang gagal follow up obat.

“Kader WPA dalam menelusuri pasien ODHA yang gagal follow up obat sampai kepelosok. Bahkan banyak tempatnya yang sulit diakses kendaraan,” ujar Tita belum lama ini. Dia menjelaskan, sepanjang tahun 2014-2016 para kader WPA juga berupaya membantu biaya untuk ODHA. “Seperti pembayaran BPJS serta transport akses obat ke RSUD melalui bank sampah,” tandasnya.

Disamping pembentukan WPA, dalam pemberdayaan masyarakat KPA mendorong adanya pemberdayaan komunitas. Menurutnya, hal itu dilakukan melalui bantuan dari FIKOM UNPAD dengan satu set gamelan. Dengan itu, komunitas sudah mampu berkreasi dalam memainkan alat musik gamelan. Disebutkannya, mereka telah tampil di berbagai kesempatan. Misalnya di Alun-alun Sumedang pada hari ibu, di UPI pada seminar penanganan LGBT, di Garut pada rakor bakorwil pegangan, serta masih banyak kegiatan lainnya. “Selain gamelan, komunitas diberikan keterampilan membuat tas berenuk dan batok kelapa,” tukasnya. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed