oleh

Desa Dituntut Tertib Kelola DD

KOTA – Pemerintah desa ditutuntut untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuanan desa. Selain untuk menghindari adanya penyelewengan dan kesalahan yang berujung fatal, ketertiban pengelolaan keuangan desa turut mempengaruhi penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Assisten Pemerintahan Kabupaten Sumedang Endah Kusyaman mengungkapkan, ketika Pemerintah Kabupaten Sumedang ingin mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam keuangan daerah, harus didorong juga kinerja pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan.

“Ketika pemkab mau mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, penyelenggaraan keuangan di desa juga harus tertib. Soalnya APBDes itu kan merupakan lampiran dari APBD,” ujarnya, kemarin (6/8).

Selain harus tertib administrasi, pengelolaan keuangan di desa juga harus transparan. Oleh karena itu, dia mengapresiasi pemerintah-pemerintah desa yang telah memajang baliho Dana Desa (DD) di setiap daerahnya sebagai bentuk transparansi dari penggunaan DD.

“Ke depan, kami ingin yang dipajang itu bukan baliho, tapi berupa layar digital seperti layar monitor yang biasa ada di tempat-tempat pelayanan masyarakat. Memang susah kalau sekaligus seperti itu, tapi desa-desa di daerah perkotaan semestinya sudah bisa,” katanya.

Dia menyarankan, kepada setiap desa untuk intens berkonsultasi dengan SKPD terkait perihal pengelolaan DD, sehingga ketika terjadi kesalahan bisa terdeteksi lebih dini.

Sementara itu Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Dudung Suryana, mengungkapkan terkait pendampingan DD, bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Terlebih setelah adanya Serambi Inspektorat Sumedang (SIS), secara berkala selalu melakukan konsultasi terkait penyelenggaran di lapangan agar pelaksanaanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Kalau pemdampingan dari aspek hukum belum, namun kalau dari aspek administrasi kami intens untuk melakukan konsultasi. Mau kamu yang ke inspektorat atau tak jarang ada petugas yang ke desa. Itu semua dilakukan agar dalam penyelenggaran pengelolaan dana di desa kami sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” tukasnya. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed