135 Sekdes Ikut Bimtek Manajemen Desa

Peliput/Editor: Asep Herdiana/Iman Nurman

135 Sekdes Ikut Bimtek Manajemen Desa

AJUKAN PERTANYAAN: Sejumlah sekdes yang hadir pada bimtek manajemen pemerintahan desa mengajukan sejumlah pertanyaan. (ASEP HERDIANA/SUMEKS)

SUMEDANG – Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa bagi perangkat desa yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peserta merupakan para sekretaris desa (sekdes) dari 135 desa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang digelar di Aula Gedung Wisma Haji komplek Islamic Center Sumedang, kemarin (26/7).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa H Teddy Mulyono mengungkapkan, melalui kegiatan yang akan diselenggarakan selama satu hari itu selain untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen tata kelola pemerintahan desa, juga diharapkan dapat turut meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Hal itu dalam pengadministrasian keuangan pada masing-masing desa yang ada di lingkungan Pemkab Sumedang. Mengingat saat ini, banyak anggaran dari pemerintah yang digelontorkan langsung ke tiap desa.

“Apabila perangkat desa yang dalam hal ini para sekretaris desa mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait tata kelola pemerintahan desa, maka diharapkan akan turut mendukung terciptanya ketertiban dalam pengadministrasian keuangan negara. Apalagi saat ini anggaran yang dikucurkan pemerintah sangatlah besar, maka diperlukan perangkat desa yang mumpuni juga dalam pengelolaannya,” papar Teddy. Terlebih lagi, saat ini banyak desa yang memiliki perangkat desa baru. Sehingga melalui bimtek yang dilaksanakannya diharapkan dapat turut membangun dan meningkatkan kapasitas para perangkat desa yang ada saat ini.

“Banyaknya desa dengan muka-muka baru para perangkat desanya, maka tentu diperlukan adanya peningkatan kapasitas pada SDM-nya, dengan demikian, akan meminimalisir kesalahan dalam tata kelola pemerintahan desa yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dari para aparatur desa,” imbuhnya. Senada dengan Teddy, Bupati Sumedang Eka Setiawan turut mewanti-wanti kepada para aparatur desanya agar lebih berhati-hati pada saat menggunakan dana desa. Terlebih saat ini kucuran dana yang terbilang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah desa.

“Pemerintah pusat memberikan atensi yang besar khususnya dengan memberikan anggaran besar kepada desa. Besarnya anggaran tersebut tentu berimplikasi terhadap kapasitas yang harus tersedia pada perangkat desa, karena mengelola keuangan negara itu harus dengan aturan,” ujar Eka. “Untuk itu kepada para perangkat desa termasuk para kepala desa juga agar berhati-hati, dan pada saat ada pencairan juga harus dilihat APBDes serta gunakan sesuai peruntukkannya. Sehingga kita akan jauh dari tersandung masalah hukum karena ketidakhati-hatian atau pelanggaran yang kita buat,” tambahnya.

Eka menambahkan, dengan besarnya anggaran yang diberikan pemerintah ke tiap desa saat ini, membuat perhatian masyarakat maupun lembaga pemeriksa keuangan juga tertuju ke desa. Untuk itu, dirinya mengimbau agar para perangkat desa pelaksana pengelolaan anggaran desa memahami betul tata cara penggunaan anggaran tersebut. “Dana-dana desa ini terlebih dahulu harus dipelajari, kemudian pada tahap pelaksanaan, pengadministrasian hingga laporannya pun harus jelas karena nanti akan diperiksa juga semua penggunaan dana negara tersebut,” pungkasnya. (her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.