oleh

Kejaksaan Endus Proyek Gagal Mutu Dinas PUPR

SUMEDANG – Sejumlah warga Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari mengeluhkan terkait rusaknya kondisi jalan desa yang menjadi akses warga ke kantor desa.

Jalan sepanjang 5 kilo meter dari Perumahan Tanjungsari Permai ke Kantor Desa Raharja itu kondisinya memprihatinkan. Genangan air dan tanah lumpur menjadi pemandangan sehari-hari warga. Tak jarang pengguna jalan harus berhati-hati ketika melintas jalan itu.

Mia salah seorang warga Dusun Cikandang Keusal mengaku tiap hari dirinya melintas ke jalan itu. Karena akses jalan rusak tak jarang dia harus pelan-pelan mengendarai motornya.

“Akibatnya jadi lambat, dan tidak enak dilalui. Padahal disini kan kebanyakan warga luar (pendatang) jadi malu kalau diberitahukan kepada warga luar Sumedang,” katanya.

Menurutnya jauh berbeda dengan kondisi jalan yang ada di daerah lain seperti di kota Bandung. Jalannya mulus dan bersih.

“Ya jauh sekali kalau dibandingkan dengan jalan di kota. Minimal jalannya diaspal jangan berlubang bahkan dipenuhi air. Kan warga jadi was-was,” katanya.

Andri Setiajdi salah seorang penggiat lingkungan mengatakan saat ini desa desa di Seluruh Nusantara sudah diberi anggaran dana desa oleh pemerintah. Sehingga aneh jika ada pembangunan khususnya infrastruktur yang belum tergarap.

“Kalau status itu jalan desa tentu harus tercover dana desa. Kan anggarannya sudah cair beberapa tahap. Kecuali kalau jalan status kabupaten, itu ada di kewenangan Pemkab Sumedang,” katanya.

Menurut Andri, dana desa rata rata cairnya Rp300 juta per termin. Satu tahun bisa turun tiga termin. Sehingga kalau ditotalkan satu tahun bisa mencapai Rp 1 miliar bahkan lebih.

“Kalau di tiap desa pembangunannya tidak kelihatan seperti sarana infrastruktur, kantor desa, fasilitas umum, itu patut dicurigai kemanakan dana desa itu. Apalagi sekarang ada bantuan provinsi dan bantuan bantuan lain. Masa sebuah desa tidak maju dalam pembangunannya,” katanya.

Di tempat berbeda, Kejaksaan Negeri Sumedang mengakui telah menerima beberapa informasi terkait sejumlah faktor yang mengakibatkan proyek insfrastrukrur di Dinas PUPR Kabupaten gagal mutu.

Diantaranya, terlalu beraninya para pengusaha menawar pekerjaan lelang dengan jumping tinggi, dan lemahnya aspek pengawasan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sumedang, Lucky Maulana, SH., MH, saat ditemui di kantornya, mengatakan, pihaknya sudah memprediksi sejak awal tahun 2019. Oleh sebab itu, secara institusi sudah menjadi kewajiban dari Kejaksaan Negeri akan menelusuri lebih lanjut.

“Memang sejak awal kami sudah memprediksi fenomena yang akan timbul ketika masih lelang di LPBJ. Informasi dari berbagai pihak, jumping nya ada yg mencapai 27%, sehingga mengakibatkan pelaksanaan realisasi anggaran proyek berpotensi mengurangi spek yang telah ditentukan,” terangnya.

Menurut Lucky, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji permasalahan tersebut. Jika ditemukan ada pekerjaan yang mengarah pada kerugian keuangan negara, pihak kejaksaan akan melakukan penyelidikan awal. Hal ini guna memastikan ada atau tidaknya tindakan pidana korupsi.

“Apabila ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara, maka akan kami tingkatkan menjadi penyidikan guna mencari siapa yang bertanggungjawab” papar Lucky.

Selain itu, Kejaksaan juga telah menerima beberapa visual yang diserahkan oleh masyarakat. Lucky menambahkan, bahwa pihak kejaksaan akan menggunakan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji secara teknis dengan maksud untuk memperjelas indikasi kerugian Keuangan negara.

“Kami secara Aspek dan Teknis biasanya selalu bekerjasama dengan tim ahli. Diantaranya dari Polban, ITB dan Unpar. Karena mereka yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, dari visual yang sudah dihimpun. Secara kasat mata kami bisa menilai, bahwa speknya itu kurang atau speknya lebih. Namun, agar terukur akurasinya, kami membutuhkan tenaga ahli. Ini, untuk membantu dan bekerjasama dalam¬† perhitungan,” tuturnya. (imn/bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed