oleh

Izin Tambang di Conggeang Dipertanyakan

CONGGEANG – Kepala Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Dedeng mengaku tidak mendapatkan laporan terkait  izin galian C, yang materialnya diduga akan digunakan pada Proyek Pembangunan Bendungan Cipanas di desa yang dipimpinnya itu.

“Seharusnya saya diberi tahu oleh yang bersangkutan,” ujarnya saat dihubungi Sumeks, Senin (3/2).

Bahkan, kata dia, sebagai orang nomor satu di Desa Ungkal, pihaknya wajib mengetahui ada proyek penggarapan lahan di wilayahnya.

“Apa lagi ini mega proyek,” sebut Dedeng.

Padahal, sebelumnya sosialisasi telah dilakukan oleh pihak pengusaha. Baik kepada pihak desa maupun masyarakat. 

“Saat proses pemberkasan perizinan saya tahu, bahkan menandatanganinya,” terangnya.

Namun, lanjut Dedeng, terkait apa sudah keluar izin dari provinsi atau tidaknya, dia sama sekali tidak mengetahuinya. 

“Tau – tau sudah jalan aja,” jawabnya.

Dikatakan, proyek galian pasir itu berjarak sekitar 7 KM dari lokasi proyek bendungan. 

“Disana itu tanah milik Perum Perhutani kurang lebih 50 Hektare dan lahan milik masyarakat yang sudah dibebaskan sekitar 50 Hektare,” jelasnya.

Terpisah, salah seorang pemerhati lingkungan yang juga mantan Anggota DPRD Sumedang, Zulkifli M Ridwan menyebutkan, jika memang aktivitas tambang yang dilakukan PT WIKA itu tak berizin,  maka Pemda Sumedang  dirugikan hingga puluhan milyar rupiah.

“Ini terjadi karena lokasi yang ditambang puluhan hektar dan material yang diambil juga tidak sedikit,” tuturnya.

Dari informasi yang didapat Zulkifli, pihak WIKA mengaku melakukan penambangan tak berijin itu  berdasarakan  Peraturan Menteri ESDM no 11 Tahun 2018 Pasal 57 Ayat 3.

“Namun kenyataan dilapangan pihak WIKA menggali bukan diwilayah pembangunan bahkan radius nya menurut info hampir 7 KM dari lokasi. Dan Komersial disini tidak terbukti, karena material diambil dari luar area proyek dan komersil karena ada nilai jual yang dibayarkan oleh Kementrian PUPR ke PT WIKA. Dalam hal ini material batu dan pasir yang ditambang oleh PT WIKA, ” paparnya.

Jadi, lanjut Zulkifli, kata tergali di pasal 57 ayat 3 dianggap tidak relevan dan diharuskan menempuh ijin tambang.

“Bahkan informasinya PT WIKA juga menambang di tanah milik adat,” tuturnya. (nur) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed