oleh

Ganti Rugi Kios Segera Dibayar

Putusan MA, Untuk 9 HGB

SUMEDANGEKSPRES.COM– Setelah cukup lelah menanti, akhirnya Pemkab Sumedang akan membayar ganti rugi pemebasan kios di Pasar Sandang Sumedang. Dimana sebelumnya, kasusnya sempat menyita perhatian publik beberapa tahun lalu.

Hal itu dikatakan Ketua Ormas AMX Kabupaten Sumedang, Asep Rohmat usai audensi dengan Anggota DPRD Sumedang, Senin (15/6). “Kami tekankan di hari Jumat (29/6) mendatang, sudah ada pembayaran sesuai dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA),” katanya kepada Sumeks.

Dikatakan, uang yang akan dibayarkan Pemkab itu, sebesar Rp 920 juta ditambah dengan biaya perkara sekitar Rp 10 Juta. Semuanya, akan diterima sembilan pemilik Hak Guna Bangunan (HGB). “Itu dalam konteks perdata gugatan ke pengadilan, yang mana di Pengadilan Negeri, kita menang bahkan sampai Mahkamah Agung juga kita dikabulkan,” ujarnya.

Sebagai terhukum, kata Asep, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama pihak pengembang, harus membayar sesuai dengan putusan pengadilan, yang juga diputuskan Mahkamah Agung.

Baca juga :

Pedagang Pasar Tanjungsari di Rapid Tes

Hal sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana. Berdasarkan Putusan MA, per September 2018 lalu, sudah diputuskan bahwa pemerintah daerah selaku tergugat pertama dan PT BJA sebagai tergugat kedua, harus membayar kepada para penggugat, dengan sistem tanggung renteng. “Kenapa kasus ini panjang, karena proses tanggung renteng ini harus jelas,” katanya.

Dalam perjalanan waktu, Pemda Sumedang dua kali ditegur Pengadilan Negeri, lantaran tidak pernah mengeksekusi putusan MA tersebut. “Sebenarnya pemerindah daerah bukan tidak mau mengeksekusi, karena pada bulan September 2018 lalu, APBD sudah berjalan, terus pembayaran itu tidak bisa dialokasikan, karena RKPD-nya sudah terkunci pada 31 Mei 2018,” katanya.

Idealnya, lanjut Jajang, dianggarkan lagi di Perubahan Tahun 2019, namun terganjal dengan kemampuan fiskal. “Akhirnya, DPRD mendorong pemerintah daerah, pada saat pembahasan APBD Tahun 2020,” katanya.

Atas dorongannya itu, akhirnya dapat teralokasikan di APBD Tahun 2020, sebesar Rp 920 juta. “Pada posisi ini, baru digarap kembali sebelum covid-19. Karena keburu covid, pada akhirnya ada tiga pertemuan yang berakhir pada 12 Juni,” ujarnya.

Disebutkan, tiga kali bertemu pemda dengan PT BJA, membahas masalah tanggung renteng. “Dari awal, BJA  hanya sanggup membayar Rp 20 juta ditambah biaya perkara, sedangkan Rp 900 jutanya tanggungan pemda. Namun karena dirasa tidak fair, akhirnya BJA menambahkan dua kios ke pemda, selain uang Rp 20 juta plus Rp 10 juta itu,” tuturnya.

Jika  kios itu dihargai Rp 100 juta per unit, maka tanggung renteng yang dikeluarkan BJA sebesar Rp 230 juta. “Berarti, pemda tinggal membayar sisanya saja,” tukasnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed