oleh

DPRD Sumedang Buka Penggunaan Anggaran Covid-19

Sekda: Penggunaan Anggaran, Akan Kami Sebar di Medsos

SUMEDANGEKSPRES.COM– Wakil Ketua DPRD Sumedang Jajang Heryana mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menggunakan anggaran Covid-19 sekitar Rp20 M.

Sementara total anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 tersebut, berjumlah sekitar Rp216 M.

Jajang juga menjelaskan, terkait anggaran Covid-19 ini, pemerintah secara rutin melakukan komunikasi dengan DPRD.

“Sisa anggaran yang tidak terserap oleh pemerintah, karena memang memenuhi peraturan dari menteri dalam negeri dan keuangan. Sehingga seluruh kegiatan yang bisa dialihkan ke Biaya Tidak Terduga (BTT) di dinas kesehatan dan RSUD, itu dialihkan kesana,” ujar Jajang usai mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (17/6).

Sementara penyerapan anggaran, lanjut Jajang, dilakukan untuk penanganan yang betul-betul diperlukan hingga saat ini. Sedangkan bagi yang tidak terserap, akan dibahas di perubahan APBD tahun 2020.

“Mudah mudahan bulan Agustus ini sudah mulai dibahas,” sebutnya.

Terkait anggaran yang digeser ke BTT, kata Jajang lagi, tergantung dari kebutuhan pasca penanganan Covid-19. Terutama pada sisi dampak pemulihan ekonomi.

“Sehingga kami tidak memberikan jaminan kepada anggaran yang telah digeser dari dinas-dinas tertentu untuk penanganan Covid melalui BTT belum tentu dialokasikan kembali kepada dinas yang bersangkutan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman membenarkan, dari Rp216 milyar dana Covid 19 yang dianggarkan, baru terealisasi sebesar Rp20 milyar .

Baca juga :

Pemkab Tanggung Kebutuhan AKB Ponpes

Selebihnya, akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. “Ini kan masih berjalan, kita gak tahu. Sementara kebutuhan objektif sampai hari ini baru sekitar Rp 20 milyaran,” katanya saat ditemui Sumeks usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumedang, Rabu (17/6).

Dikatakan sesuai dengan Peraturan Kementrian Keuangan RI, jumlah anggaran sebesar itu, sudah mengalami rasionalisasi sebesar 35 persen. “Ada rasionalisasi belanja langsung,” katanya.

Hasil rasionalisasi sesuai arahan Kementrian Keuangan itu, posisinya di angka Rp216 Milyar. “Karena memang kita punya prinsip, pengelolaan dana Covid itu harus efektif dan efisien. Karena itu dana rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan transparan penggunaannya,” tutur Herman.

Sementara itu, terkait masalah transparsi publik, menurutnya sangat terbuka, bahkan bupati pun mengunggahnya di media sosial. “Nanti yang posisi terakhir juga kita akan disebar di Medsos. Kita akan terbuka semuanya, karena masyarakat harus tahu,” katanya. (bay/nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 komentar

News Feed