oleh

Tak Ada Anggaran Screening Bagi Anak Sekolah

SUMEDANGEKSPRES.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman kembali menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan screening (penyaringan) secara khusus kepada setiap anak sekolah. Dengan dalih, pemerintah tidak menganggarkan untuk kegiatan itu.

“Kalau kita memeriksa anak-anak secara khusus, memang enggak ada. Karena yang diperiksa itu kan ada SOP-nya,” kata Dadang kepada Sumeks, Rabu (24/6).

Sedangkan menurut aturan, screening hanya dilakukan terhadap mereka (siswa) yang dinilai berpotensi terpapar covid-19. “Contohnya hari ini (kemarin, red) di Pasar Cimanggung. Ya kita periksa masyarakat yang ada di situ,” ujarnya.

Sedangkan screening yang domainnya anak-anak sekolah, kata Dadang, akan dilakukan terhadap mereka yang memang pernah berkunjung ke daerah rawan covid atau bahkan zona merah. “Orang yang di-screening itu, kesatu orang yang ada gejala, kedua, orang yang datang dari daerah terkonfirmasi positif,” tuturnya.

Baca juga :

Tidak Akan Screening, Siswa di Sumedang Tak Terpapar Covid

Disebutkan, jika semua anak dilakukan screening, maka berapa banyak dana yang harus dikeluarkan pemerintah. “Karena sebetulnya, wabah ini adalah virus yang umurnya hanya 14 hari. Kalau sudah 14 hari tinggal di rumah, tidak ada keluhan, Insya Allah sembuh,” katanya menegaskan.

Komisi C: Screerning Penting Dilakukan

Berbeda dengan  dengan Anggota Komisi C DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi. Menurutnya, screerning terhadap anak sekolah sangat penting dilakukan. Bahkan pihaknya, meminta dinas tetkait, untuk melakukan screening sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka diberlakukan.

“Anak-anak memiliki faktor resiko yang sangkat  tinggi terpapar covid 19. Mereka sangat rentan karena imunitasnya belum sekuat orang dewasa,” katanya.

Tetkait dengan masalah screening terhadap anak sekolah, menurutnya, akan terlalu besar memakan biaya. Pasalnya, untuk men-screening satu orang  saja, harus merogoh kocek antara Rp 200-Rp 400 ribu.

“Paling, screening-nya, kalau ada anak-anak yang memang punya riwayat interaksi, dengan orang yang diduga terpapar atau ada riwayat perjalanan ke tempat-tempat transisi lokal atau ke zona merah,” ungkapnya.

Jika memang ditemukan anak yang memiliki riwayat itu, maka yang bersangkutan tidak dulu diikut sertakan dalam KBM secara tatap muka. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 komentar

News Feed