oleh

Dampak Korona, Pengangguran di Sumedang Capai 27 Ribu Lebih

SUMEDANGEKSPRES.COM – Pandemi covid-19 atau korona yang mewabah sejak tiga bulan terakhir, berdampak terhadap meningktnya angka pengangguran di Sumedang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat menyebutkan, jumlah pengangguran hingga bulan Mei 2020, mencapai 27.748 orang. “290 orang terkena PHK, 25.247 dirumahkan dan 2.211 orang tidak memperpanjang kontrak kerja,” katanya saat ditemui Sumeks di kantornya, belum lama ini.

Meski demikian, Asep mengaku optimis jika lonjakan tersebut tidak akan bertahan lama. Lantaran, sejumlah sektor usaha mulai tumbuh kembang. Pertumbuhan itu, terutama terjadi pada industri otomotof dan waralaba termasuk industri makanan.

“Seiring dengan itu, permohonan kartu pencari kerja juga bertambah. Dalam sehari bisa mencapai 200-an orang,” katanya.

Diakuinya, Disnaker dibebani tugas yang cukup berat oleh Presiden Joko Widodo, dalam mengatasi masalah angka pengangguran. “Kita terus maksimalkan kartu pencari kerja serta memperkuat pelatihan dan UKM,” ujarnya.

Baca juga :

Api Cepat Merambat, Nenek Rohanah Tak Terselamatkan

Dengan harapan, mereka yang dirumahkan dan yang tidak memperpanjang kontrak atau bahkan yang di PHK sekalipun, dapat tersalurkan kembali dengan maksimal. “Pak bupati juga sudah mewanti-wanti saya, bahwa ini tugas berat,” ujarnya.

Sejauh ini, Disnakertran tidak putus-putusnya melakukan koordinasi dengan sejumlah industri di Sumedang. “Mereka (pelaku industri), mengaku optimis bahwa industri akan tumbuh lebih baik lagi. Hanya saja tinggal menunggu ekspor bisa berjalan dan para buyer bisa buka kembali,” paparnaya.

Diakui Asep, bersama bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, pihaknya membahas masalah kawasan industri Butom (Buahdua-Ujungjaya dan Tomo), agar bisa segera dimaksimalkan. “Kita bahas zona upah, supaya bisa menemukan dunia industri dan dunia usaha yang baru,” katanya.

Bahkan pembahasan itupun, akan dilakukannya dengan sejumlah serikat buruh dan serikat pekerja. “Akan kita sesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Majalengka, Kuningan dan Subang. Yang jelas, tidak akan sama dengan Jatinangor dan Cimanggung yang memang masuk ke zona  Bandung,” kata Asep menegaskan.

Penyesuaian upah kerja, menurutnya, sebagai bagian dari upaya untuk menarik minat para investor, agar kawasan industri Butom cepat berkembang. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 komentar

News Feed