oleh

OTD Jatigede Kecewa, Hasil Audensi Ngambang

Desak Pemda Segera Selesaikan Pembebasan Lahan yang Belum Dibayar

SUMEDANGEKSPRES.COM – Sejumlah Orang Terkena Dampak (OTD) Waduk Jatigede mengaku kecewa usai menjalani audensi terkait pembebasan lahan yang belum rampung hingga saat ini.

Audensi yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang asal Fraksi Gerindra Titus Diah, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Teddy Mulyono dan jajaran Satker Waduk Jatigede, dilaksanakan di ruang rapat paripurna, DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (29/6).

Koordinator OTD Waduk Jatigede Aden Tarisman mengatakan, pihaknya meminta kejelasan terkait tuntutannya yang telah puluhan tahun belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

“Kami menuntut kembali agar segera menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan lokasi tanah warga yang sudah tergenang,” ujarnya usai melaksanakan audensi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.

Aden menerangkan, ada sekitar 1500 masyarakat Jatigede yang telah mengajukan ke pengadilan negeri. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 406 putusan yang belum dibayar sejak tahun 2017-2019.

Baca juga :

8 Petugas RSGM Unpad Positif Covid-19

“Jadi kami dengan segala cara, hari ini pemda atau wakil rakyat, agar segera permasalahan masyarakat yang sudah diselesaikam di pengadilan negeri yang sudah inkrah untuk segera dibayar,” pintanya.

Tak hanya itu, lanjut Aden, permasalahan lainnya juga datang dari pembebasan lahan pada tahun 1982-1986 di elevasi jalan lingkar yang menurutnya sudah ada nominal dalam rekening, akan tetapi hingga saat ini masih belum dibayar.

“Saya berharap pemerintah daerah, provinsi hingga pusat, dapat segera menyelesaikan permasalahan itu,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Teddy Mulyono, menjelaskan untuk yang belum terbayarkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Kementerian PUPR tentang permohonan ganti rugi yang ditandatangani oleh bupati.

“Ini usaha kami bahwa kami serius ingin menyelesaikan tahap ini. Dan belum lagi sisanya karena masih proses di pengadilan,” katanya dalam penjelasannya dihadapan sejumlah peserta audensi.

Teddy juga menerangkan, di tahun 2019 lalu, ada 9 gugatan yang telah inkrah di pengadilan. Oleh sebab itu pihaknya telah mohon untuk segera dibayarkan.

“Jadi, sampai saat ini jumlah OTD Jatigede uang belum dibayarkan berjumlah sekitar 406 orang. Juga, kami memohon segera disiapkan anggaran untuk segera difasilitasi pembayarannya. Waktu itu saat pembahasan diva memang sempat muncul angka Rp40 miliar lebih,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut Teddy, hasil konfirmasi terakhir sebelum adanya wabah Covid-19, muncul angka di Rp15 miliar dari Rp40 milar tersebut.

“Kami memang menunggu alur keuangan pembayaran ganti rugi itu. Dan itu tidak masuk ke kas daerah pemda. Karena pengaturan keuangan itu ada disana, kalau disini yang ada hanya angka nya saja,” ungkap Teddy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah menambahkan, pihaknya akan terus mengawal terkait pembebasan lahan Waduk Jatigede tersebut.

“Hari ini kami tampung semua aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, kami akan terus mengawal permasalahan ini sampai masyarakat dapat menerima hak-hak nya,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed