oleh

Desa Tanggung Warga Tak Terakomodir Bansos

SUMEDANGEKSRES.COM – Pemerintah Desa Tanjungsari, melalui kesepakatan Badan Permusyawatan Desa, RT dan RW, mengakomodir kepala keluarga (KK) yang belum ter-cover bantuan sosial (bansos) masa Covid 19, dari pos-pos yang telah ditentukan.

Namun demikian, bansos warga sebanyak 172 KK itu, disesuaikan dengan anggaran dana desa. Yakni sebesar Rp 450 ribu. Sedangkan, penerima bantuan tunai langsung (BLT) dana desa, sebanyak 115 KK, bansos yang diterima sesuai ketetapan, yakni Rp 600 ribu/KK.

Sebanyak 172 KK ini, merupakan data dari Kementerian Sosial, yang awalnya sebanyak 223 KK. “Tetapi setelah kami verifikasi, ada data double dan lainnya, akhirnya didapati angka 172 KK yang belum tercover bantuan,” ujar Kades Tanjungsari Wawan Medan S ketika ditemui Sumeks di ruangan kerjanya, kemarin.

Dia juga menyebut, sebanyak 172 KK itu pun menerima kebijakan desa ini. Sebab, anggaran yang dialokasikan bersumber di luar pos bansos yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, kata Wawan, jika data 172 KK itu sudah ada kejelasan dari Kemensos, maka anggaran yang sudah dikeluarkan dari dana desa, akan dikembalikan sesuai posnya. “Anggaplah dana desa ini, sebagai dana talang. Jika nanti ada kepastian dari Kemensos, Alhamdulillah,” ujar Wawan.

Sebab, kata dia, kebutuhan warga terdampak Covid 19 ini tidak bisa ditunda-tunda. “Jangankan warga yang belum pasti terakomodir Kemensos, warga yang sudah pasti terdata saja, banyak yang tidak sabar segera menerima bansos ini,” ujar Wawan.

Terlebih, kata dia, memasuki pencairan tahap 2, ada warga yang sudah menerima, tapi dari pos lain, misalnya Sapa Warga, belum ada informasi untuk pencairannya. “Warga yang terakomodir pos Sapa Warga ini mempertanyakan untuk pencairan tahap 2. Karena warga yang mendapat dari pintu bantuan lainnya, sudah cair tahap 2 terutama, dari Kemensos,” jelas Wawan.

Begitu pula, warga penerima bansos dari BLT Pemkab, mereka juga banyak yang bertanya jadwal pencairannya. “Kami juga mengajukan untuk pencairan bantuan sapa warga, sebaiknya dilakukan di kantor desa karena kalau di kantor pos, selain  kantornya sempit juga berlokasi di pinggir jalan,” usul Wawan. (ahm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed