oleh

Deadline Kontraktor Tinggal Dua Minggu Lagi

Tak di bayar, Pidana Menanti

SUMEDANGEKSPRES.COM – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintahan Kabupaten Sumedang sejak beberapa tahun terakhir, bukan berarti tidak ada potensi penyimpanngan anggaran. Sebab, WTP hanya berbicara sebatas kelengkapan administrasi. Termasuk alat bukti administrasi dan akuntansi, bahwa semua sudah lengkap.

Sehingga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. “Sementara Tahun 2019, ada temuan BPK  Dengan Tujuan Tertentu (DTT), khusus di infrastruktur yang nilainya lebih dari Rp 177 miliar,” kata Peneliti senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman kepada Sumeks, Rabu (15/7).

Namun dari Rp 177 Miliar itu, BPK hanya memeriksa sekitar Rp 53 Miliar lebih, sebagai sampling (contoh). “Dari Rp 53 Miliar itu, ditemukanlah potensi dugaan penyimpangan anggaran dalam bentuk pengurangan (volume) pekerjaan, dengan nilai sekitar Rp 3,3 Miliar,” paparnya.

Baca juga :

Empat Pegawai Unpad Negatif Covid-19

Dugaan penyimpangan tersebut, kata Nandang, berada pada jalan, irigasi serta pemeliharan empat unit gedung, termasuk Kantor IPP Sumedang. “Karena ini potensi penyimpangan dan sudah keluar angka rupiah per paket pekerjaannya. Maka para kontraktor diharapkan segera mengembalikan uang itu, agar tidak diperkarakan menjadi pidana korupsi,” tuturnya.

Pengembalian dan itu, lanjut Nandang, dalam kurun waktu enam bulan, terhitung tanggal 30 Januari 2020. “Karena BPK sudah mengeluarkan ini pada tanggal 30 Januari 2020. Kalau dihitung sekitar dua mingguan lagi,” sebutnya.

Selain kesadaran para pengusaha mengembalikan sisa kelebihan pembayaran, Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat, juga harus bergerak. Sehingga, jangan sampai menjadi kebiasaan buruk. “Karena selama ini temuan-temuan seperti ini tidak pernah digubris,” kata Nandang menegaskan.

Bahkan yang terpenting, sebut Nandang, misalkan para pengusaha tidak memenuhi apa yang direkomendasikan BPK, maka harus di-blacklist. “Termasuk para pengelola kegiatan, harus diberi sanksi, karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan, yang berakibat pada kerugian negara,” tukasnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed