oleh

Pembebasan Lahan Tol Jangan Rugikan Warga

SUMEDANGESKPRES.COM – Salahsatu pengamat sosial Kabupaten Sumedang, Ermi Triaji menyambut baik adanya kunjungan Menteri ATR dan target waktu yang ditetapkan pihak pemerintah pusat sebagai upaya akselerasi pembebasan lahan Tol Cisumdawu khususnya dan pembangunan jalan umumnya.

Menurutnya, keterlambatan pembebasan lahan tol ini tidak hanya merugikan dari perspektif pemerintah saja, tetapi yang lebih utama adalah dari perspektif masyarakat terdampak pembebasan lahan tol. Terutama, sesi 5 ( ruas Legok – Ujungjaya).

“Keterlambatan ini menyebabkan tidak menentunya situasi di lapangan. Terutama di desa yang pemukimannya terkena jalan tol,” ujar Ermi kepada Sumeks di kediamannya, Senin (20/7).

Dikatakan, warga terdampak yang rumahnya kena tol sekarang ini diliputi kecemasan. Mereka belum menetukan kemana harus pindah namun lahan di sekitar pemukiman mereka yang tidak kena tol sudah pada naik harganya.

“Warga sering mengeluh. Mereka berujar ‘Beubeunangan can puguh meunang sabaraha tina penggantian tapi taneuh keur piimaheun nu anyar geus naraek’,” ujarnya.

Ditegaskan, semakin berlarut-larut proses pembebasan lahan juga menyebabkan warga terdampak enggan melepaskan lahan mereka. “Warga dalam keadaan bimbang. Mereka juga terkadang suka berujar ‘Lamun arek arek lamun moal moal. Ngan sing puguh, ieu mah euweuh deui beja nanaon sanggeus diukur te,” tegasnya.

Ermi menuturkan, fenomena dana talang yang menjerat warga terdampak juga jadi keprihatinan sendiri. Warga banyak berinisiatif mencari dana talang untuk sekedar membeli atau memberi DP buat lahan relokasi rumahnya. Dana talang dari investor ini diberi bunga cukup tinggi.

“Jadi masalah keterlambatan dan ketidakjelasan schedule pembebasan lahan sangat merugikan warga terdampak, belum lagi aspek lain yang terganggu,” tuturnya.

Ermi meminta pemerintah, khususnya satker, untuk berjalan silmultan, antara penyelesaian masalah-masalah sengketa tanah dengan proses pembesasan di tempat lain. Jangan menungu selesai dulu persoalan sengketa baru beralih ke pembebasan lahan di tempat lain. Simultan saja kalau ingin mengejar target selesai Oktober ini.

“Jangan lagi bicara regulasi, semua sudah dilanggar oleh Satker karena tahapan per tahapan pekerjaan tidak sesuai durasi yg digariskan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Terpenting sekarang pemerintah via satker menyelesaikan sisa tahapan secepat mungkin,” tegasnya.

Maka dari itu, Ermi meminta kepada pihak terkait untuk bisa mempercepat proses pembebasan lahan sebelum semuanya menjadi lebi buruk. Ermi juga meminta pemkab berperan aktif mengawal proses ini agak tak ada satu orang pun warga Sumedang yang dirugikan.

Sebelumnya diberitakan, warga eks Jatigede asal Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja yang kini tinggal di RT 17 dan 18 RW 5 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang menyadari pembangunan tol Cisumdawu yang akan melintas di pemukimannya tidak bisa ditolak. Namun, mereka mengajukan syarat agar pembangunan Tol Cisumdawu tidak merugikan masyarakat.

“Kami telah menyadari pembangunan tol yang melintas di pemukiman warga, khususnya di pemukiman warga eks Jatigede, tidak bisa ditolak. Terpenting, warga yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu tidak dirugikan,” ujar perwakilan warga Didin kepada Sumeks saat berada di rumahnya.

Selain itu, kata Didin, warga juga meminta agar pencairan dan pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu dipercepat. Pasalnya, akan berpengaruh pada pembelian lahan bagi warga yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu berikutnya.

“Kalau terlalu lama, harga lahan yang akan kami tuju untuk pindahan akan semakin naik. Mungkin tidak akan terbeli oleh kami sesuai luasan sebelumnya,” paparnya.

Didin sangat mengharapkan harga yang ditentukan sesuai dengan harga pasar yang ada. “Jadi tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.

Ketika ditanya harus pindah lagi akibat terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu, Didin menegaskan, warga eks Jatigede di Desa Cacaban siap pindah. “Kami siap pindah lagi, namun prosesnya harus benar dan sesuai dengan aturan, juga cepat,” tandasnya.

Didin menegaskan, pembayaran lahan untuk pembangunan tol Cisumdawu di wilayah Kecamatan Conggeang harus segera dilakukan. “Kalau pencairan tidak dilakukan tahun 2020 ini, Tol Cisumdawu yang melintas Kecamatan Conggeang lebih baik batal saja. Karena, untuk membeli lahan tidak akan terkejar harganya,” tegasnya.

Kata Didin, contoh ril ada di Desa Cacaban sendiri. Dulu ketika sosialisasi pembangunan Tol Cisumdawu baru dimulai dirinya bersama warga eks Jatigede lainnya hendak pindah ke tanah milik warga Cacaban di Blok Cijambe, warga pemilik tanah hanya menawarkan harga Rp 1 Juta perbata.

“Sekarang harganya sudah naik menjadi Rp 3,5. Di sekitar Desa Cacaban sendiri sudah tidak ada harga lahan yang murah akibat pengaruh dari lamanya proses pembayaran lahan tol Cisumdawu. Selain itu, adanya isu pembayaran tol akan besar. Padahal, belum jelas besarannya berapa sebab tim apraisal yang menentukan harga,” jelasnya.

Didin menuturkan, dirinya bersama warga eks Jatigede lainnya dari Desa Cacaban berencana akan pindah ke wilayah Kecamatan Buahdua. Sebab, lahan di Kecamatan Buahdua masih luas, sawahnya bagus dan bidang pertanian lainnya sangat menjanjikan. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed