oleh

AMWJ Tolak Rencana Penertiban KJA

SUMEDANGEKSPRES.COM – Pelaku usaha ikan jaring apung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ), menolak rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Baru-baru ini, telah terbit surat peringatan ketiga yang ditujukan kepada kelompok usaha KJA dari Satpol PP Kabupaten Sumedang. Dalam isi surat tersebut, intinya pihak pemerintah daerah akan melakukan penertiban KJA di wilayah perairan Waduk Jatigede. Karena dinilai melanggar peraturan (Perda) Kabupaten Sumedang nomor 4 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang pada 15 Oktober 2020 mendatang.

Ketua AMWJ, Mahmudin mengatakan, rencana razia itu akan ditolaknya, karena saat ini pelaku usaha KJA banyak memberdayakan Orang Terkena Dampak (OTD) Waduk Jatigede.

Baca juga :

Pesanan Sampan Sampai Luar Daerah

“Sekitar 500 OTD yang tergabung dalam aliansi, mereka sekarang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya dari usaha KJA ini. Jadi, ketika nanti ditertibkan, bagaimana nasib kami ini?” ujar Mahmudin usai rapat bersama anggotanya di Cilembu Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja, Rabu (22/7).

Mahmudin menyebutkan, sebagaimana hasil musyawarah dengan anggotanya, pihaknya akan menyikapi rencana penertiban KJA tersebut, dengan beberapa langkah. Pertama, pihaknya akan meminta audensi dengan bupati, agar pemerintah bisa mengkaji kebijakan yang bisa berpihak pada pelaku usaha KJA. Terutama yang tergabung dalam aliansi, yang didalamnya kebanyakan masyarakat OTD Jatigede.

“Kami akan tempuh audensi dulu dengan pihak pemerintah daerah dan DPRD. Mudah-mudahan ada solusi bagi kami sebelum ada tindakan penertiban KJA. Perlu diketahui, kalau saja ditertibkan akan berdampak pada ekonomi kami yang notabene OTD Jatigede,” ucapnya.

Mahmudin menegaskan, pelaku usaha KJA yang tergabung di AMWJ, berjumlah 14 kelompok. Dari 14 kelompok itu, terdapat kurang lebih 500 anggota dan memiliki kolam sekitar 1.000 kolam. Setiap satu kolam berukuran variatif. Diantaranya ada yang berukuran 14×14 meter, 7×14 meter dan 7×7 meter.

Namun demikian, kata Mahmudin, dia tidak menampik banyak pelaku usaha KJA diluar keanggotaan aliansi. Untuk yang diluar keanggotaan aliansi, diduga lebih banyak jumlahnya dan bahkan ditengarai ada keterikatan dengan investor luar. “Kami minta pemkab bisa bijak untuk melakukan pembongkaran KJA,” harap dia. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed