oleh

Anggaran Covid Akan Dikembalikan ke Tiap SKPD

Rp216 M, Baru Terserap 10 Persen

SUMEDANGESKPRES.COM, KOTA РKetua Divisi Keuangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang, Nasam SE, Ak menjelaskan, pelaksanaan dana covid Rp216 miliar, bersumber dari belanja tidak terduga dan hasil recofusing  masing-masing SKPD.

Seperti diketahui, anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang baru terserap sekitar 10 persen. Oleh sebab itu, anggaran yang masih tersisa, rencananya akan dikembalikan kepada SKPD terkait pada perubahan nanti.

“Kemarin recofusing, kalau tidak dipakai akan dikembalikan lagi ke masing-masing SKPD yang membutuhkan,” ujar Nasam kepada Sumeks, Rabu (5/8).

Nasam mengatakan, dalam penggunaan anggaran, selalu dikomunikasikan terhadap seluruh forum pimpinan daerah. Dikarenakan, recofusing tersebut memiliki regulasi walaupun tidak dibahas di paripurna. “Tiap bulan kami selalu evaluasi dan seluruh pimpinan hadir. Jumlah alokasi dan penyerapan sampai perkembangan terakhir kita sampaikan,” terangnya.

Dari dana yang sudah di-recofusing atau dialokasikan, lanjut Nasam, untuk kegiatan penanganan covid saat ini anggaran yang pertama digunakan dari Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dieksekusi melalui divisi keuangan. “Itu prosesnya tetap SKPD yang tangani. Misalnya, dinkes terkait kebutuhan APD dan swab. Itu mengajukan permohonannya kepada kita,” jelasnya.

Untuk memastikan setiap kebutuhan terpenuhi dengan baik, tim divisi keuangan pun akan mengkaji setiap pengajuan yang masuk. Salahsatunya melalui penyaringan dari divisi logistik. “Divisi logistik Acc, baru pencairannya. Itupun setelah persetujuan yang di tandatangani oleh Sekda dan Bupati. Bahkan jajaran pimpinan tertentu juga harus memparafnya. Seperti BPBD, Bapppeda, Inspektorat, hingga terakhir saya sebagai ketua divisi keuangan,” paparnya.

Sementara itu, untuk penggunaan anggaran sendiri, Nasam menyebut hingga saat ini pemerintah baru mengeluarkan dana sekitar Rp25 miliar. Anggaran pertama yang terbilang besar ada pada belanja bantuan sosial. Dimana pemerintah sudah mengeluarkannya sebanyak dua tahap, yakni tahap pertama kepada 15.000 KK dengan total anggaran Rp7,5 miliar. Dan tahap kedua berkurang karena sebagian dialokasikan ke provinsi sekitar 8.000 KK dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar.

“Kedua, anggaran itu digunakan untuk bidang kesehatan. Dibagi dua, ada RSUD dan dinkes. Tapi rinciannya harus nanya ke SKPD terkait. Dan ketiga buat gerakan nasi bungukus itu,” katanya.

Selain itu, untuk biaya pengobatan, Nasam mengaku belum tahu persis penggunaan anggarannya. Dikarenakan yang lebih memahami secara teknis adalah pihak RSUD. “Sepengetahuan saya iya bisa diklaimkan ke pusat. Jadi kalau terkait hal-hal teknis, silahkan ke instansi terkait,” sebut Nasam.

Adapun terkait pembiayaan swab test, Nasam menyebutkan jika pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran. Melainkan, untuk swab test tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat. Jumlah warga yang telah di swab test pun, kata Nasam lagi, sejak tanggal 12 Mei – 4 Agustus 2020 sudah mencapai 1.712 orang. Sedang kan untuk rapid test, telah dilaksanakan kepada 3.676 orang. “Untuk itu, kami anggarkannya hanya untuk oprasionalnya dan APD nya,” ungkapnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 komentar

  1. yuuukkk MABAR game qqharian guuys….
    seru asik dan bisa bikin bengkak tak terbatas rek tabungan kita juga,
    banyak bonus bonus yang bisa kita dapatin dan jackpot yang luar biasaaa….
    mau kaya ya di qqharian ajaaa bukan yang lain..
    Click Disini

News Feed