oleh

Kepbup GTRA Diharap Turunkan Angkan Kemiskinan

SUMEDANGEKSPRES.COM – Upaya membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional dalam penataan ruang serta proses sertifikasi tanah, Bupati Sumedang Dr H Dony Ahmad Munir telah mengeluarkan Keputusan Bupati (Kepbup) tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Tim ini, bertugas untuk memastikan penatagunaan tanah, kemudian konsolidasi tanah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan mengenai pertanahan, harus serius karena dampaknya sangat signifikan,” kata Wakil Ketua GTRA, Herman Suryatman yang juga Sekda Sumedang menuturkan kepada Sumeks, Selasa (11/8).

Kata Herman, jangan sampai terjadi kasus tanah dikuasai oleh segelintir pihak. Karena yang sebenarnya, tanah harus dikuasai negara dan dikelola oleh rakyat. “Dengan adanya pengelolaan tanah yang baik, diharapkan mampu menjadi langkah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, pengelolaan tanah akan membantu menurunkan angka kemiskinan. “karena itu, pendataan dan penataan kembali harus terus dilakukan,” kata Sekda menegaskan.

Dikatakan, jumlah angka kemiskinan yang menerima bantuan mencapai 65% dari jumlah masyarakat Sumedang. Sedangkan di Tahun 2021, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8%. “Mudah-mudahan terbantu oleh pengelolaan aset tanah yang ada,” tuturnya.

Senada dikatakan Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sumedang, Agus Sumiarsa. Fokus utama pembentukan GTRA, akan dimulai dari legalisasi aset, sertifikasi aset sampai dengan akses reform. “Kedepan, masyarakat tidak hanya menerima sertifikat saja, tetapi dapat dimanfaatkan penerima untuk tambahan modal maupun sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah,” katanya.

Dia berjanji, kepemilikan masyarakat dilindungi oleh negara. “Kemarin sebelum disertifikatkan, masyarakat masih ragu-ragu terhadap kepemilikan tanah, tetapi setelah mendapatkan sertifikat, mereka lebih tenang dan bisa menjadikannya modal usaha,” ujarnya.

Agus menambahkan, selain legalisasi dan sertifikasi tanah, gugus tugas juga melakukan penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Sumedang. “Salahsatunya adalah penyelesaian tanah di Cisema. Setelah ada klaim dari dua desa, akhirnya bisa diambil alih dan disepakati oleh semua pihak,” tuturnya.

Sementara, khusus berkaitan dengan pembentukan Kampung Reforma Agraria,  pihaknya akan coba mengusulkan Desa Margalaksana sebagai Kampung Reforma Agraria. “Karena di sana sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPN, mulai dari konsolidasi tanah, reditribusi tanah sampai sertifikasi tanah,” tukasnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed