oleh

Apdesi Desak Pilkades Serentak Akhir 2020

Warson: Bila Tidak, Anggaran Murni Akan Silva

SUMEDANGEKSPRES.COM – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar dapat melaksanakan pilkades serentak di Tahun 2020. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Warson Mawardi, baru-baru ini.

“Wacana pilkades serentak kami usulkan saat memenuhi undangan dari Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri guna membahas tindak lanjut penundaan pelaksanaan Pilkades pada Selasa (18/8) di Jakarta,” ujar Warson.

Dikatakan, saat itu pihaknya mengusulkan sejatinya bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada serentak, dapat dilaksanakan pilkades pada Desember 2020 mendatang. “Apabila pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti, maka Pilkades dapat dilakukan seminggu setelah Pilkada,” terangnya.

Warson melanjutkan, jika pelaksanaan pilkades tidak dilaksanakan Tahun 2020 ini, maka alokasi dari anggaran murni untuk pilkades tersebut akan silva. “Idealnya, seminggu setelah Pilkada baru dapat dilaksanakan pilkades,” ujarnya.

Kendati demikian, imbuh Warson, mengingat di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkades nanti di Sumedang tetap dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes).

Sebelumnya diberitakan, Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang, Andreansyah Mochtar menyayangkan jika pilkades serentak di Kabupaten Sumedang 8 November 2020 kembali ditunda. Kata dia, ratusan calon kades (Cakades) yang telah mempersiapkan diri untuk bertarung di pilkades serentak, dipastikan harus kecewa untuk yang kedua kalinya.

“Adanya surat Mendagri tertanggal 10 Aguatus 2020 yang ditujukan kepada para kepala daerah, memang berpotensi besar pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sumedang yang direncanakan 8 November 2020, kembali ditunda,” jelas Andre.

Kata Andre, dalam surat Mendagri itu, tertulis penundaan pilkades serentak dan pemilihan kepala Desa antarwaktu (PAW), sampai selesainya pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Dengan demikian, kata dia, ada kemungkinan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sumedang yang melibatkan 88 desa akan digeser ke 2021.

Andre mengatakan, walaupun Apdesi Sumedang menyayangkan kalau pilkades serentak kembali ditunda untuk kedua kalinya, pihaknya tetap akan menghormati keputusan Mendagri. “Saat ini kan perwakilan DPMD Sumedang sedang konsultasi ke Kemendagri. Jadi, kami akan menunggu dan menerima apapun keputusannya, karena hal itu tentunya menjadi solusi terbaik semua pihak,” tukasnya.

Sementara itu, dalam surat edaran, Mendagri meminta pelaksanaan Pilkades ditunda. Pilkades baru bisa dilaksanakan setelah Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 selesai. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor : 141/4528/SJ, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Isinya kepala daerah diminta fokus menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena masuk dalam program strategis nasional. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 komentar

  1. Hallo guyss masih semangat dengan keadaan yang sekarang di masa New Normal
    Kita memberikan hiburan sekaligus pendapatan yang menggiurkan untuk isi dompet anda
    Bergabung bersama kami di Dupa88
    Bukan situs kaleng-kaleng, berapapun anda menang pasti kami bayar
    jangan ragu lagi buruan daftarkan diri anda sekarang juga yaaa !!!!!!!

  2. Hallo guyss masih semangat dengan keadaan yang sekarang di masa New Normal
    Kita memberikan hiburan sekaligus pendapatan yang menggiurkan untuk isi dompet anda
    Bergabung bersama kami di Dupa88
    Bukan situs kaleng-kaleng, berapapun anda menang pasti kami bayar
    jangan ragu lagi buruan daftarkan diri anda sekarang juga yaaa !!!!!!

News Feed