oleh

Dewan Sorot Kegagalan Tender

Pengusaha-ULPBJ Tidak Sepaham

SUMEDANGESKPRES.COM – Kegagalan tander puluhan paket proyek menyita perhatian DPRD Sumedang. Dalam waktu dekat ini, Komisi IV DPRD akan memanggil Bidang Jasa Kontruksi (Jakon) Dinas PUPR dan Lembaga Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ).

“Kita akan memanggil dan menanyakan fungsi Jakon selama ini seperti apa?” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumedang Asep Roni kepada Sumeks, Senin (24/8).

Dalam fungsi pengawasan Komisi, kata dia, pihaknya memang memantau proses pelelangan secara umum. Bahkan menurutnya, seluruh proses lelang sudah sesuai dengan budgeting.

Baca juga :
Proyek Miliaran Lelang Ulang

“Setelah kejadian gagal lelang, kita belum mendapat informasi resmi terkait itu, makanya kita akan panggil,” kata dia.

Selain itu, masalah jumping penawaran, pun menjadi salah satu yang akan dipertanyakann nanti. “Kenapa kemarin banyak yang jumping lebih dari 10 persen? Berarti ada yang salah dalam sosialisasi,” tegas Asep.

Dijelaskan, pada saat pemanggilan nanti, ada tiga hal yang akan dipertanyakan. Antara lain, masalah gagal lelang, penawaran yang tidak masuk akal serta masalah protokol kesehatan.

Dia juga mewanti-wanti kepada para pemenang tender, untuk senantiasa memperhatikan masalah protokol kesehatan.

“Dari Komisi IV, saya menekankan, Prokes harus dijalankan. Nah, pengawasan untuk para pekerja bahwa mereka bebas Covid bagaimana?” katanya.

Teknisnya, lanjut Asep, apakah mereka harus rapid tes terlebih dahulu atau apakah pengawas didampingi oleh Gugus Tugas.  “Tolong dipikirkan, jangan sampai kita menyerap anggaran, tetapi ujung-ujungnya kita sebagai klaster,” ujar Asep.

Sebelumnya diberitakan, puluhan pengusaha jasa konstruksi resah, lantaran penawaran mereka tidak lolos dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kabupaten Sumedang, dalam waktu yang sama.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Sumedang, Rully Krisna Peryoga menyayangkan panitia lelang yang dengan mudahnya begitu saja menggagalkan tender, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

“Beberapa prediksi bermunculan, ketika tender semua paket ini diulang. Pikiran kita jadi berasumsi lain. Ada apa ini?” katanya.

Kalau pun memang ada kesalahan pada proses penawaran, kata Rully, merupakan hal yang wajar. Namun yang menjadi permasalahan, pihak LPBJ tidak mau memberi tahukan letak kesalahannya 

“Tolong kasih tahu, dimana letak kesalahan kami?” ujarnya.

Disebutkan Krisna, alasan pihak LPBJ menggagalkan lelang itu hanya karena tidak ada satu pun peserta lelang yang memenuhi syarat.

“Lantas persyaratan yang tidak memenuhi Pokja itu di mana? Karena kita sudah memahami betul Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 ini,” katanya.

Kalau misalnya ada beda tafsir atau pemahaman, kata Rully, dia meminta pihak LPBJ duduk bersama, untuk menyamakan persepsi. “Jangan sampai Pokja menyebutnya kuda, sementara kami sebut keledai,” katanya.

Baca juga :
LPBJ Tampik Desas-sesus Pemenang Tender Pembangunan Creative Centre

Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Setda Sumedang Andri Indra Widianto mengatakan, keputusan penggagalan tender itu dilakukan lantaran semua peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat, sebagaimana yang telah diatur dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

“Berdasarkan hasil tahapan evaluasi yang dilakukan, ternyata tidak ada satu pun peserta tender yang memenuhi persyaratan, baik administrasi, teknis, harga, maupun kualifikasi,” katanya.

Diakuinya, dia tidak menyalahkan para peserta lelang, atas kegagalan yang terjadi pada pelaksanaan tender itu. 

“Kegagalan tender kemungkinan akibat dari kurangnya pemahaman peserta atas aturan-aturan yang tertuang dalam dokumen pemilihan,” ujarnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed