oleh

Ingat, Parkir Motor Cuman Rp 1.000

SUMEDANGESKPRES.COM – Pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir harusnya lebih besar dari target yang ditetapkan. Pasalnya, di lapangan nominal tarif parkir berbeda dengan ketetapan peraturan daerah.

Sesuai perda, tarif parkir kendaraan roda dua Rp 1.000. Kenyataan di lapangan, tarifnya Rp 2.000 untuk roda dua. Sedangkan untuk roda empat Rp 2.000.

Didin, warga Sumedang, mengaku kerap dimintai tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 2.000. “Hampir rata-rata dua ribu rupiah. Itu juga tidak pernah diberikan karcis parkir,” ujar Didin kepada Sumeks, kemarin.

Baca juga :
Retribusi Per Tahun Hanya Rp 270 Juta

Dia juga mempertanyakan, kantung parkir di minimarket. Sebab, kata dia, kebijakannya berbeda-beda. Ada yang dikenakan tarif parkir, tapi ada juga yang gratis. “Nah, ini sebenarnya bagaimana soal aturan parkir di minimarket, beli tolak angin saja parkirnya dua ribu,” ketus dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Enung Nurhendi, meminta masyarakat menegur petugas, yang tidak memberikan karcis saat parkir di bahu jalan.

Pasalnya, Dinas Perhubungan membekali  karcis retribusi parkir kepada para juru parkir, sebagai tanda bukti pembayaran. “Kalau ada yang seperti itu, ya tegur saja,” katanya kepada Sumeks, di ruang kerjanya, Rabu (26/8).

Disebutkan, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, tarif parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 1000 dan kendaraan roda empat Rp 2000. “Juru parkir pasti tahu tarif itu,” jelasnya.

Sebab, kata dia, juru parkir yang resmi, dibekali surat tugas yang juga tentunya dibarengi dengan pengetahuan seputar perparkiran. “Secara fisik, mereka memakai rompi biru resmi milik Dishub, bahkan secara berkala ada pembagian rompi,” katanya.

Disebutkan, ada sekitar 300 juru parkir resmi yang disebar di sejumlah titik, seperti ruas Jalan Prabu Geusan Ulun mulai dari Alamsari hingga Taman Endog, Pasar Tanjungsari, Pasar Cimalaka dan tempat lainnya. “Sejauh ini kita hanya memungut retribusi parkir dari kantong-kantong parkir yang memang resmi, karena berpayung hukum,” kata dia.

Baca juga :
Potensi Bocor PAD Parkir, Besar

Sementara dari daerah-daerah yang bukan kantong parkir, pihaknya tidak berani memungutnya. “Kalau masalah parkir di area yang tidak sebenarnya, ada Satpol PP yang menindaknya,” terang Enung.

Setiap kantong parkir, kata Enung, memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Sehingga, para juru parkir pun tidak rata dalam menyetor retribusi ke Dinas Perhubungan.  “Relatif tidak sama, dari ke-300 orang itu, paling sedikitnya Rp 5.000 dan paling besar Rp 30.000 per hari. Bagai mana potensi parkirnya,” katanya.

Dengan setoran retribusi sebesar itu, tahun ini Dishub hanya memiliki target Rp 160 juta.  “Kalau tahun sekarang, karena Covid 19, rasa-rasanya sulit untuk mengejar target itu,” ungkapnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed