oleh

Panitia Musda X Golkar Sumedang Klaim Sudah Patuhi Aturan Tertinggi

SUMEDANGEKSPRES.COM – Musda X Partai Golkar Sumedang diwarnai kericuhan yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon ketua, yakni Yogie Yaman Sentosa.

Kericuhan tersebut terjadi akibat Yogie tidak terima dengan keputusan panitia yang menetapkan Jafar Sidik sebagai Ketua Golkar Sumedang periode 2020-2025.

Panitia (SC) Ifan Yudhi Wibowo menjelaskan, dalam pelaksanaan Musda X Partai Golkar Sumedang, pihaknya sudah mengacu pada mekanisme yang ada.

Baca juga :
Panitia Musda X Golkar Sumedang Klaim Sudah Patuhi Aturan Tertinggi

“Aturan yang tertinggi adalah patuh terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai, selain peraturan yang lainya,” ujarnya kepada Sumeks, Sabtu (29/8).

Ifan juga menyampaikan, terkait kinerja SC, pihaknya mengaku telah transparan. Dimana semua tahapan terpublikasi sesuai dengan jadwal atau rangkaian yang ditempuh.

“Adapun kejadian kemarin adanya hal-hal yang kurang dipahami oleh rekan-rekan yang lain. Tugas SC sudah diserahkan kepada tim verifikasi Jabar. Soal ada dinamika di dalam sidang yang menginginkan voting atau lainnya, itu sepenuhnya menjadi hak pimpinan sidang. Karena hasil kinerja SC bukan menjustic untuk terpilihnya ketua DPD,” ungkapnya.

Menurut Ifan, hasil verifikasi pada Musda X Golkar Sumedang kemarin, terdapat sejumlah suara yang dinyatakan tumpang tindih antara satu calon dengan calon lainnya.

Dari 8 calon, lanjut Ifan, ada 7 calon yang mengembalikan formulir pendaftaran. Ketujuh calon tersebut diketahui memperebutkan 32 suara. Dan yang bisa mendukung ada sekitar 39 orang.

Baca juga :
Tak Terima Hasil Musda, Yogie Akan Gugat ke Mahkamah Partai

“Sudah diverifikasi ulang, dan ditutup pada 25 Agustus lalu. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh bakal calon guna melengkapi Persyaratan dan mereka pun melengkapinya,” jelasnya.

Terkait adanya tuduhan tentang peran serta DPD Provinsi Jawa Barat dalam Musda X Golkar Sumedang kemarin, Ifan mengaku tidak tahu menau dikarenakan bukan merupakan kapasitasnya.

“Tentunya kami pun tidak akan menerima tim verifikasi dari tim Jabar kalau tidak ada surat resmi dari Ketua DPD Golkar Jabar. Apabila ada yang menyebutkan kalau tim itu ada yang 15 orang ataupun 2 Orang itu bukan wilayah kami, karena itu hak DPD Golkar Jabar,” terangnya.

Menurutnya, DPD Golkar Jawa Barat meminta dua tim guna memverifikasi dan pendampingan. Sehingga, pihaknya sepakat bersama tim verifikasi dari Jabar, dan menemukan adanya data tumpang tindih.

“Sementara setiap dukungan calon harus disertakan hasil rapat Pleno PK. Pihak yang keberatan sempat mempertanyakan hal tersebut, tapi kata tim verifikasi dari Jawa Barat tidak perlu diberitahu,” paparnya.

Sementara itu, Ifan menjelaskan jika setiap keputusan pimpinan partai harus melalui pleno di tingkat Kepengurusan.

Bahkan, untuk pencabutan surat dukungan pun harus melalui rapat pleno. Dan tidak bisa sepihak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sehingga kita harus pahami jika SC itu bukan eksekutor dalam memutuskan. Kami hanya melaporkan ke tim verifikasi DPD Golkar Jabar,” ungkapnya.

Sesuai dengan mekanisme partai, tambah Ifan, apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan kinerja SC, pihaknya dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Dimana mahkamah partai akan memerika satu persatu data bilamana ada permainan.

“Dalam hal ini pihaknya tidak mempunyai beban apapun, hanya menegakkan apa yang ada didalam hukum partai,” tuturnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 komentar

News Feed