oleh

Perda KPJ Diharapkan Rampung 2020

SUMEDANGESKPRES.COM , JATINANGOR – Rencana draf dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) diharapkan rampung akhir tahun ini. Sehingga, pada 2021 sudah mulai masuk ke pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang KPJ. 

Demikian dikatakan Sekda Sumedang H Herman Suryatman usai mengikuti acara Fokus Grup Discusion (FGD) di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor, kemarin. 

Menurut Herman, KPJ sudah digaungkan pada 2009 silam. Bahkan naskah akademik dan drafnya sudah rampung. Namun, karena terganjal aturan waktu itu, sehingga molor sampai sekarang. Kedepan, lanjut Sekda, berharap KPJ segera terbentuk agar pembangunan di Jatinangor dan Cimanggung mendapat prioritas khusus. Karena kawasan perkotaan ini beban nasional namun dipikul Kabupaten. Mudah-mudahan didukung oleh Pemprov dan pusat. 

“KPJ menjadi agenda kerja Bupati dan wakil Bupati Sumedang, bahkan sudah disetujui. KPJ ini harus dikelola oleh manajer yang baik karena cakupannya beda perkotaan dengan pedesaan. Termasuk sarana penunjang kawasan perkotaan harus baik. Dalam KPJ manajerial sampah, sosial, ekonomi, budaya, air, dan drainase harus benar-benar terkelola dengan baik,” ujarnya. 

Secara hukum, lanjut Sekda, pembentukan KPJ sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2004 tentang kawasan perkotaan. Kemudian direvisi lagi di peraturan yang baru. Namun, Perda KPJ belum ada sehingga jajaran birokrasi dan DPRD harus membuat dulu Perda KPJ. 

KPJ sendiri, lanjut Sekda, memuat wilayah Cimanggung dan Jatinangor, yang didukung kecamatan penopang yakni Tanjungsari, Sukasari, dan Pamulihan. Sehingga, Kecamatan itu harus menyiapkan sumber daya manusianya yang unggul, kreatif, dan inovatif guna menghadapi efek global dari kawasan perkotaan. 

“Masyarakat Cimanggung dan Jatinangor harus disiapkan karena pelaku utamanya masyarakat. Selain SDM juga pemahaman masyarakat terkait pembentukan KPJ ini agar tidak salah paham,” katanya. 

Sementara itu Kepala Bapeda Sumedang, Hj Tuti Ruswati menambahkan, sebenarnya bukan pembentukan KPJ, namun memanagerial kawasan yang sudah jadi perkotaan. Sebab, secara de facto Jatinangor dan Cimanggung memang sudah masuk kawasan perkotaan. Dua kecamatan ini berbeda dengan Kecamatan lain di Kabupaten Sumedang. 

“Jatinangor itu masuk cekungan Bandung. Masyarakatnya heterogen dan kehidupan sosial ekonomi nya sudah masuk kawasan perkotaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Jatinangor dan Cimanggung itu sudah menjadi perkotaan. Jadi KPJ itu memang lebih kepada pengelolaannya. Bukan suatu daerah dibentuk menjadi kawasan perkotaan,” katanya. 

Terkait, lanjut Tuti, bagaimana regulasi badan atau lembaga diluar SKPD atau pemerintah daerah yang mengatur masalah managerialnya. Sehingga, langkah awal yang harus disusun yakni payung hukumnya dulu atau Perda kawasan perkotaan. 

“Di PP 34 Tahun 2004 tidak dijelaskan managemen pengelolaanya seperti apa. Yang jelas jangan oleh SKPD harus dengan badan dibawah pemerintah daerah. Namun, tetap dibawah pemerintah Kabupaten Sumedang,” katanya. (imn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed