oleh

PLN Mangkir Rakor OTD PLTA

Massa Ancam Aksi Unjukrasa ke Bandung

SUMEDANGEKSPRES.COM – Rapat koordinasi pembahasan ganti rugi lahan warga di area pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, batal. PLN Jabar yang diharapkan datang ke Sumedang, pada Senin (31/8) lalu, tidak ada kejelasan.

Padahal, beberapa waktu sebelumnya, Pemkab Sumedang mengundang PLN Jabar untuk mediasi bersama warga terdampak. “PLN yang telah mendapatkan undangan resmi dari Pemkab Sumedang, justru malah tidak hadir,” sesal Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Sumedang Yudi Tahyudin Sunardja, kemarin.

 Dia menilai, PLN telah arogan bahkan tidak konsisten dikarenakan agenda rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB namun hingga pukul 12.30 WIB pihak PLN tidak datang.

“Ya saya kecewa, karena agenda rapat koordinasi pembahasan ganti rugi di Desa Karedok, Cipeles dan Kadujaya mesti ditunda bahkan harus dijadwal ulang kembali,” ujar dia.

Namun demikian, Yudi mengapresiasi sejumlah instansi yang menyempatkan hadir seperti, unsur dari Polres Sumedang, Kodim 0610, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BPN Sumedang dan pihak terkait lainnya. 

“Jika ke depan pihak PLN tidak sampai hadir kembali, LSM GMBI distrik Sumedang akan menggelar aksi moral dengan menggeruduk kantor PLN Jabar guna menyampaikan aspirasi warga Jatigede di sana,” tegas Yudi. 

Sementara itu, GMBI Sumedang sangat menyayangkan belum kelarnya persoalan terhadap 158 orang warga pemilik lahan di Desa Karedok, Cipeles dan Kadujaya yang terkena dampak pembangunan PLTA Jatigede. 

“Persolan pembebasan lahan ini dinilai sangat lamban dalam penyelesaiannya. Beberapa waktu lalu, kami sudah melayangkan surat kepada Bupati Sumedang dan meminta semua unsur terkait untuk melakukan kroscek ke lapangan terkait proses pembebasan lahan tersebut,” terangnya. 

Tak hanya itu, lanjut Yudi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir telah meminta pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan pembebasan sisa lahan tersebut.

“Bahkan sebelumnya, Bupati Sumedang telah minta secepatnya ditindak lanjuti apa yang menjadi keinginan warga, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTA Jatigede,” tuntasnya.

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan Daerah (Asda) Kabupaten Sumedang, Teddy Mulyono membenarkan penundaan rakor terkait pembebasan sebagian lahan untuk pembangunan PLTA Jatigede.

“Ya, rapat koordinasi tidak jadi dan ditunda karena pihak PLN tidak hadir. Ke depan, akan kami undang kembali,” katanya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed