oleh

Dugaan Pemalsuan Paket Proyek Jalan Cikaramas

Proyek di Bawah Kendali Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

SUMEDANGEKSPRES.COM, Cianjur – LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda) mengendus dugaan penggunaan dokumen palsu oleh rekanan pemenang paket proyek Peningkatan Jalan Cagak-Batas Subang/Sumedang (Cikaramas) dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dengan total pagu Rp10 miliar.

Pengurus Pusat LSM Pemuda Fernandes Felix Panggabean, mengatakan pemalsuan dokumen sebagai syarat tender merupakan pidana. Proyek tersebut diketahui berada di bawah kendali Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

“Perbuatan pemalsuan tersebut merupakan tindak pidana. Pemalsuan suatu surat dapat diancam dengan Pasal 263 kitab Undang-undang Hukum Pidana,” kata Fernandes Felix.

Disampaikan Fernandes bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Ancaman bagi pembuat surat palsu ini hukumannya paling lama enam tahun,” jelas Felix.

Selain itu, ia mengungkapkan ancaman pidana juga disampaikan terhadap yang memakai surat tersebut. “Jadi tidak saja pembuat, pemakai surat palsu juga diancam dengan hukuman pidana yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, data yang dimiliki oleh LSM Pemuda terkait dokumen palsu atas pengalaman dan tenaga ahli perusahaan yang memenangkan paket tender tersebut semestinya sudah cukup menjadi alasan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membatalkan kontrak PT Tadji.

“Jadi dokumen palsu yang diajukan oleh perusahaan tersebut sudah cukup alasan bagi KPA untuk membatalkan kontrak dengan rekanan yang memenangkan tender tersebut,” jelas Fernandes.

Ia juga menyarankan kepada pemilik perusahaan yang dipalsukan dokumennya tersebut agar melaporkan secara pidana karena telah dirugikan oleh yang memalsukan surat tersebut.

“Saran saya untuk perusaahan agar segera laporkan secara pidana pihak yang telah membuat dan menggunakan dokumen palsu karena telah dirugikan oleh pihak yang membuat dan menggunakan surat tersebut,” tegasnya.

Masih menurut Fernandes bahwa pihaknya telah beberapa kali membawa dan melaporkan permasalahan tersebut ke pihak terkait berkompeten untuk meminta kejelasan.

“Kami sudah melaporkan secara resmi masalah ini ke para pihak terkait seperti Dinas Binamarga Jabar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jabar, termasuk ke BPK RI Perwakilan Jabar, dimana dari seluruh instansi yang kami sampaikan laporan, hanya BPK RI Perwakilan Jabar lah yang merespons, dengan pernyataan bahwa dalam proyek itu memang ditemukan adanya kerugian negara di atas Rp400 juta,” urai Fernandes.

Sementara itu, Ketua DPC LSM Pemuda Cianjur, Galih Widyaswara, menuturkan, selaku Ketua DPC Cianjur meminta bongkar sampai tuntas terkait dugaan pemalsuan dokumen pada proyek tersebut. Dan DPC Cianjur siap menunggu seruan bersama dari DPP Pusat LSM Pemuda untuk bersama.

“Dugaan pemalsuan dokumen pada suatu proyek infrastruktur merupakan suatu kejahatan. Kasus ini harus diusut tuntas,” kata dia. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed