oleh

Dugaan Kasus Korupsi Infrastruktur Seret Empat Tersangka

Mantan Pejabat PUPR Masuk Bui

SUMEDANGEKSPRES.COM Polda Jabar menahan seorang pejabat Sumedang, inisial AS. Kasusnya, terkait dugaan tindak pidana korupsi, dalam kegiatan dukungan PON XIX, untuk Peningkatan Jalan Tarisi Batu Dua, pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2016.

Dalam kasus ini, kala itu, AS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air,  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang.

Selain AS, Polda juga menetapkan tiga tersangka lainnya, dari kalangan pengusaha/swasta. Yakni, US, S dan seorang lagi yang masih dalam pemeriksaan.

“Pada Selasa tanggal 1 September 2020, kami menerima pelimpahan berkas, dari Polda Jabar melalui Kejati, terkait penanganan tindak pidana korupsi, dalam kegiatan dukungan PON XIX, untuk Peningkatan Jalan Tarisi Batu Dua, pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2016,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negri Sumedang, Agus Hendra Yanto kepada Sumeks, kemarin (2/9).

Baca juga :
Dugaan Pemalsuan Paket Proyek Jalan Cikaramas

Dua dari empat tersangka, saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat. Sedangkan seorang lainnya menjadi tahanan rumah, dengan alasan sedang sakit.

“Tersangka AS dan US ditahan di Rutan Polda Jabar, sedangkan S tidak memungkinkan untuk ditahan, karena alasan kemanusiaan.  Tapi meski begitu,  statusnya tahanan juga,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa yang bersangkutan didukung dengan rekam medis dan rekomendasi dokter.

Disebutkan, selain ketiga tersangka yang sudah ditahan, masih ada satu tersangka lainnya, yang memang belum diserahkan oleh Polda Jabar. Lantaran yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di luar wilayah Jawa Barat. “Dia adalah pihak swasta,” kata Hendra.

Sejauh ini, Hendra belum bisa menyebutkan domain pelanggaran yang menyebabkan mereka terjerat hukum, apakah terkait pembebasan lahan atau pengerjaan proyek.

“Kami belum bisa menjelaskan, apakah kasus volume pekerjaan atau pembebasan lahan,  karena itu substansi. Kami khawatir akan mempengaruhi proses penanganan perkara,” tuturnya.

Yang jelas, kata Hendra, mereka telah melanggar Pasal 2 Ayat 1, junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan Subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 komentar

News Feed