oleh

Belasan Tahun Kerja, Nasib Tidak Jelas

Dewan Heran SKPD Masih Rekrut Sukwan

SUMEDANGESKPRES.COM , JATINANGOR – Sejumlah tenaga sukwan Dinkes dan Dinas BKKBN, mempertanyakan nasib mereka. Pasalnya, sudah belasan tahun mereka bekerja, namun tak kunjung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS.

Ironisnya, meskipun jumlah tenaga honorer dan Sukwan terbilang banyak, namun OPD terkait masih saja merekrut tenaga baru meski nasibnya belum jelas juga.

Seperti yang dikatakan salah seorang Sukwan di UPTD KB yang enggan disebutkan namanya. Dia mengaku sudah belasan tahun menjadi tenaga honorer. Namun, belum ada kejelasan kapan diangkat atau mendapatkan SK menjadi tenaga P3K yang digaji pemerintah.

“Kami tidak digaji, hanya kebijakan kepala UPTD yang nilainya tak seberapa. Memang di SK penugasan juga kami tak berhak menerima gaji. Namun, masa belasan tahun mengabdi gak juga diangkat menjadi P3K. Sementara sukwan baru bermunculan,” katanya.

Hal senada dikatakan, seorang sukwan di UPTD Puskesmas di wilayah barat Sumedang. Dia mengaku sudah belasan tahun menjadi tenaga medis namun nasibnya belum juga diangkat PTT (Pegawai Tidak Tetap). Padahal, PTT itu sebagai syarat CPNS dan nantinya akan diangkat menjadi PNS.

Baca juga :
Awas Hoax CPNS

“Sudah dari 2012, namun ya gitu saja belum ada pengangkatan, nasib kami dianaktirikan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumedang Dudi Supardi mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 Pasal 99 Pejabat Daerah dilarang merekrut tenaga honorer atau P3K untuk mengisi jabatan ASN.

Dan sebelumnya, setelah keluar PP nomor 48 tahun 2005 Pemda tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Sehingga penambahan tenaga honorer yang ada di Sumedang adalah pelanggaran terhadap aturan Pemerintah.

“Sesuai PP tersebut, itu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah. Sehingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan harus diberi sanksi,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Sumedang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kab. Sumedang tidak merekrut tenaga honorer baru.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia seusai audiensi dengan sejumlah perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer Non Kategori +35 (GTKHNK+35) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang.

“Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumedang, telah terjadi penambahan jumlah honorer di setiap OPD. Ini jelas harus dihentikan, apapun alasannya harus dihentikan, sebab jumlah honorer di Kabupaten Sumedang sudah banyak. Yang sudah ada juga belum jelas nasibnya, apalagi jika di setiap OPD terus merekrut tenaga honorer baru,” terangnya.

Asep mengaku prihatin dengan nasib para honorer di Kabupaten Sumedang, yang belum ada kejelasan. Mengingat, ada beberapa honorer yang lolos seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) namun, belum jelas nasibnya, karena SK-nya tidak kunjung turun.

“Ada banyak tenaga honorer yang telah lolos seleksi P3K, tapi tak kunjung menerima SK. Selain itu juga ada lagi yang lolos seleksi CPNS tetapi tidak diangkat karena tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed