oleh

Warga OTD Tol Cisumdawu Minta Apraisal Transfaran

SUMEDANGESKPRES.COM , CONGGEANG – Sebagian warga yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu di wilayah Kecamatan Conggeang kini mulai resah. Pasalnya, di beberapa wilayah Kecamatan Conggeang belum dilaksanakan pengumuman harga.

Seorang warga yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu sekaligus inisiator Paguyuban Kerak Panci Muslihudin menuturkan ada beberapa fenomena yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, fenomena pertama di Kecamatan Conggeang, lahan pengganti yang diingini warga terdampak untuk relokasi harga tanahnya sudah mulai tinggi. Sementara, nilai pengganti dan pencairan belum diketahui nominalnya berapa. Hal itu tentunya membuat khawatir warga terdampak pembangunan Tol Cidimdawu.

“Kita khawatir, lahan warga dinilai kecil oleh appraisal (ganti rugi kecil). Dan, warga tidak mampu mempunyai rumah lagi karena beli lahan saja sudah mahal,” ujar Muslihudin saat berbincang dengan Sumedang Ekspres, Rabu (9/9).

Fenomena kedua, kata dia, ada kemungkinan terjadinya potensi penurunan derajat kehidupan warga. Pasalnya, adanya hunian dan lahan usaha/pekerjaan milik warha yang terganggu (sawah produktif dan kebun hilang-red).

Baca juga :
Sejumlah Kementerian Pantau Terus Progres Cisumdawu

“Kalau melihat progress sampai hari ini belum ada permasalahan yang muncul. Namun, kalau mencermati proses pengumuman daftar nominatif per bidang, tahapan-tahapan appraisal, ada kekhawatiran yang mungkin saja terjadi. Banyak aset di lahan yang kenal tol tidak muncul di pengumuman danom (bangunan/tanah dan tanaman yang tidak muncul/kurang),” jelasnya.

Fenomena ketiga, jelasnya, di Conggeang cukup banyak juga area permukiman yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu. Seperti, di Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh, Desa Conggeang Kulon dan Desa Cacaban).

Kata dia, nilai tanah mungkin tinggi bisa 3 atau 4 kali lipat harga pasaran. Namun, karwna rata-rata tipe bangunannya kecil maka akumulasi penggantian kecil. “Sementara, untuk membangun rumah lagi berat, krn lahan-lahan sekitar Conggeang sudah mulai. Hal itu merupakan pelajaran dari Desa Babakanasem yang sdh cair tahap 1,” tegasnya.

Maka dari itu, kata dia, pihaknya memohon untuk bisa dilakukan hal hal antisipasi  Diantaranya, dilakukan ‘Transparansi appraisal’.  “Kalaupun menyalahi kode etik, tolong di variabel non fisik dibuka ruang yang lebar untuk bisa upgrade harga. Seperti di variabel penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Non Fisik,” tegasnya.

Kemudian, lanjut dia, durasi waktu dari tahap Pengumuman harga nanti ke tahap Pencairan/pelapasan hak jangan terlalu lama, “Karena, akan banyak potensi ‘ancaman’ pada warga. Terutama yabg huniannya terkena dampak. Seperti fenomena dana talang, lahan pengganti yang makin mahal dan sebagainya,” paparnya.

Selanjunya, kata dia, pemerintah desa diharapkan memfasilitasi perpindahan warga dan mengadvokasi warga. Terutama, mengayomi dari fenomena mahalnya harga tanah pengganti.

‘Serta, Pemerintah Daerah senantiasa mencermati dan mengadvokasi hak-hak warga sesuai dengan kewenangan yang ada. Serta, memberikan bantuan fasilitasi pembangunan di tempat baru yang teknisnya bisa dikonsolidasikan dengan pemerintah desa setempat.

“Terakhir, harus memastikan tidak adanya penurunan derajat kehidupan masyarakat Sumedang terkait pangan (pakasaban) dan papan (hunian). Contohnya dari punya rumah layak menjadi tak layak ataupun lainnya,” tukasnya. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed