oleh

Tim Apraisal Harus Transparan

SUMEDANGESKPRES.COM , TOMO – Anggota DPRD Sumedang Dede Suwarman mendesak agar Pemkab Sumedang bertanggung jawab terhadap warga yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu. Pasalnya, sebagian besar wilayah jalan Tol Cisumdawu berada di Kabupaten Sumedang.

“Pemkab Sumedang harus berani memperjuangkan warga yang terkena proyek tol Cisumdawu. Terutama, terkait pembebasan lahan tol,” ujar Dede kepada Sumeks saat ditemui di kediamannya, Rabu (9/9).

Selain itu, kata dia, Pemkab harus memasilitasi warga duduk bersama dengan berbagai pihak terkait pembangunan Tol Cisumdawu. Seperti, BPN, Satker Tol atau instansi lainnya. Termasuk, dengan DPRD sebagai mitra kerja dari Pemkab.

“Ajak warga berkumpul di Kantor Bupati untuk menyelesaikan masalah terkait tol Cisumdawu yang hingga kini masih belum beres dengan pembebasannya,” jelasnya.

Dikatakan, warga sudah mulai resah karena pembebasan tol belum terlaksana hingga saat ini. Mereka sangat khawatir jika nilai apraisal yang keluar tidak bisa dipakai untuk membeli rumah dan tanah lagi. Sementara, harga tanah di sekitar tempat tinggal mereka terus meningkat.

“Jangan sampai adanya proyek tol Cisumdawu menambah jumlah kemiskinan. Pemkab harus memperjuangkan hal itu agar tidak terjadi lagi penambahan kemiskinan,” paparnya.

Dia mengharapkan agar tim apraisal dan Satker transparan dalam pembebasan lahan untuk tol. Dan, sesegera mungkin mengumumkan nilai yang setiap bidang tanahnya, jangan sampai berlarut larut.

“Agar, warga dapat memilah dan memilih lahan yang akan mereka inginkan untuk berpindah dari tempat tinggalnya. Tentunya, dengan harga sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari pembebasan lahan. Jangan sampai warga tidak bisa membeli lahan dan rumah apalagi sampai kehilangan mata pencaharian,” tuturnya. (atp) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed