oleh

Hunian di Zona Hijau, Rugi Dua Kali

Dinas Perketat Izin Perumahan

SUMEDANGESKPRES.COM –  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang menegaskan bakal memperketat izin kawasan hunian. Selama bertentangan dengan tata ruang tidak akan terbitkan izinnya.

“Karena tidak boleh bertentangan dengan Perda tata ruang, dalam bentuk apa pun,” kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP Enang Lukmanul Hakim kepada Sumeks di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Diakuinya, sejauh ini dia tidak menemukan kendala yang berarti dari para pemohon izin.

Karena menurutnya, para pemohon izin dinilai memahami dan taat prosedur yang harus ditempuh.

“Pada intinya, yang sesuai dengan prosedur, kita proses dan yang tidak sesuai prosedur kita tolak,” ucapnya.

Bahkan sejumlah kompleks perumahan yang bertengger saat ini, dinilai sudah menempuh prosedur yang telah ditentukan pemerintah.

“Terkait pembangunan perumahan, yang jelas kalau yang sudah keluar izinnya, pasti sudah clear terutama dari sisi zonasi,” katanya.

Karena jika saja ada pihak pengembang yang membangun di zona hijau, bahkan tanpa koordinasi dengan dinas, maka secara otomatis tidak akan memiliki surat izin.

“Kita komunikasi secara intensif dengan Asprumnas, jadi kita arah kan semua ketentuan-ketentuan yang diperlukan seorang pengembang,” ujarnya.

Bahkan untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari, seperti terjadi tanah longsor, pihaknya senantiasa menginformasikannya ke organisasi tersebut.

“Seperti permohonan izin untuk membangun di atas tanah dengan kemiringan 20 persen, kita pending dulu,” katanya.

Sementara untuk masalah tata ruang sendiri, para pengusaha sudah memahaminya. “Karena jika para pengembang membangun di kawasan zona hijau, mereka juga akan rugi dua kali. Baik rugi secara biaya maupun waktu,” tuturnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed