oleh

Fraksi PDIP Absen Paripurna APBD-P

Pilkada Serentak Menjadi Alasan Tak Hadir

SUMEDANGEKSPRES.COM – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang tidak mengikuti jalannya rapat paripurna terkait Penetapan perubahan APBD tahun 2020.

Hal tersebut, terbilang jarang terjadi pada rapat paripurna sebelumnya. Sehingga sebagian pihak menilai, hal tersebut merupakan sikap politis dari PDI Perjuangan terhadap hasil penetapan Perubahan APBD tahun 2020 yang telah dirancang pemerintah daerah.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang Atang Setiawan membantah jika hal tersebut merupakan sikap politis, yang menunjukkan PDI Perjuangan tidak menyetujui hasil penetapan APBD Perubahan 2020 tersebut.

“Kemarin tetap korum. Kami tidak bisa hadir karena ada kebijakan partai untuk pilkada kita jadi pengampu. Kebijakan partai itu, untuk Sumedang dibagi dua. Sebagian di daerah Indramayu, dan sebagian lagi di wilayah Bandung,” ujarnya kepada Sumeks, Senin (21/9).

Atang menjelaskan, agenda Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Jumat (18/9) kemarin, berjalan bersamaan dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh partai.

“Jumat kemarin ada rapat koordinasi, dan kami sebagai kader tidak bisa mengelak itu. Dengan pertimbangan, kalau tidak hadir juga tidak akan sampai korum, tapi tetap korum,” terangnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan sendiri menegaskan jika pihaknya tidak mempermasalahkan terkait APBD Perubahan yang telah ditetapkan kemarin. “APBD tetap bisa ditetapkan. Saya pribadi setiap pembahasan ikut bahas itu. Tidak ada masalah, ini hanya kepentingan partai yang waktunya bersamaan saja,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Atang, dirinya baru saja melaksanakan rapat internal fraksi menindaklanjuti terkait instruksi DPP menjelang Pilkada serentak.

“Karena DPD dan DPP terus memantau. Kami ditugaskan segera harus menyiapkan Alat Peraga Kampanye (APK) sesegera mungkin. Oleh karena itu, Ketua PDI Perjuangan Sumedang barusan menugaskan untuk segera melaksanakan instruksi partai. Kecuali ada perubahan kebijakan penundaan pilkada. Tapi anggap saja sesuai jadwal, jadi semua kader harus ikut instruksi partai,” tuturnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed