oleh

Kasus Covid-19 Melambat, PSBB Jabar Tak akan Diperpanjang

RELAKSASI PSBB DITENTANG

SUMEDANGEKSPRES.COM, Sementara itu, rencana pelonggaran atau relaksasi PSBB dinilai justru akan memicu kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Pemerintah diminta tegas menerapkan aturan agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona.

“Untuk itu, agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat maka MUI meminta ketegasan sikap pemerintah,” kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Jakarta, Rabu (13/5). Ia menyoroti kebijakan baru yang dibuat pemerintah.

Seperti melonggarkan PSBB, pembukaan bandara serta dibolehkannya pengoperasian moda transportasi. Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, hingga saat ini belum jelas apakah penyebaran Covid-19 sudah terkendali atau belum.

Pengendalian merupakan rujukan penting untuk mengambil kebijakan termasuk bagi MUI. Informasi pengendalian untuk menjelaskan dan menentukan sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan. Termasuk soal fatwa.

“Dalam fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dinyatakan soal terkendalinya wabah. Dalam poin empat bahwa dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan itu sampai keadaan jadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan Salat Duhur di tempat masing-masing,” imbuhnya.

Demikian juga, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19. Seperti jamaah salat lima waktu/rawatib, Tarawih dan Id di masjid atau tempat umum lainnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, penanganan wabah corona bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal. Tidak harus dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Penanganan Covid-19 di setiap daerah tidak harus sama. Karena kultur daerah yang satu dengan lainnya berbeda,” ujar Dedi, Rabu (13/5).

Ia setuju dengan pernyataan Ketua Gugus Tugas, Doni Munardo yang menyebutkan penanganan wabah corona diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing. Jadi penanganan corona bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal. Sebab, kultur antara kota dan daerah yang mayoritas perdesaan itu berbeda.

Menurut dia, kalau Gubernur DKI Jakarta bisa secara total menggerakkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di sekitarnya, karena kultur alamnya homogen. Di DKI Jakarta semua perangkat, dari mulai wali kota hingga lurah merupakan bawahan Gubernur. Sehingga gubernur mampu menggerakkan mereka untuk sama-sama menjalankan kebijakan tersebut.

Sementara di daerah, walikota dan bupati merupakan kepemimpinan otonom. Sebab mereka dipilih langsung oleh rakyatnya masing-masing. Sehingga mereka memiliki cara tersendiri dalam penanganan Corona.

Dedi mengatakan, cara penanganan Corona tidak mesti harus dengan penerapan PSBB. Karena dengan PSBB banyak yang harus dikorbankan. “PSBB cocok diterapkan di perkotaan,” ucap Dedi.

Di daerah, PSBB sebenarnya fokus pada seleksi ketat terhadap pendatang dari luar kota. Masyarakat di daerah harus dibentengi. Tetapi regulasi ekonomi tetap jalan.

“Pendekatan kultur berbasis RT dan RW jadi standarisasi utama dalam menangani Corona. Sehingga rapid test dan swab test harus dilakukan secara massif. Alat tesnya harus ada di kecamatan. Sehingga setiap hari orang di kampung diperiksa. Sedangkan orang dari luar dikunci dan jika ada diisolasi,” tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan, dengan pendekatan kultur berbasis RT dan RW, balai desa, balai RW, gedung sekolah dan lainnya bisa jadi tempat isolasi terhadap orang luar yang masuk ke suatu daerah.

“Saya itu ketemu setiap orang dari sopir angkot, dan pedagang. Ekonomi mereka anjlok. Sampai ada yang jadi pemulung. Kondisi itu karena salah kelola dan persepsi dalam penerapan PSBB,” tutur Dedi. (ant/jpnn/fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed