oleh

Bansos Boleh Lebih dari Satu

SUMEDANGESKPRES.COM , JAKARTA – Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga miskin.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggarkan sebanyak Rp695,2 triliun. Dana tersebut harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kita harus memastikan alokasi anggaran tersebut diserap dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan tapi juga tepat dalam penyaluran,” katanya, Selasa (29/9).

Dikatakannya, maksud dari tepat sasaran adalah harus sesuai dengan target pemerintah dalam program tersebut, seperti perlindungan sosial yang penerimanya harus merupakan masyarakat rentan dan miskin.

Dirincinya, program perlindungan sosial memakan anggaran Rp203,9 triliun yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Kemudian Program Kartu Pra Kerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.

Baca juga :
Jatihurip Distribusikan Bantuan PKH

“Tepat sasaran menurut saya artinya itu dan diperoleh oleh yang memang menjadi sasaran dari program tersebut. Bantuan untuk rumah tangga yang tepat sasaran adalah untuk warga miskin dan rentan,” katanya.

Ditegaskannya, masyarakat rentan dan miskin bisa mendapat lebih dari satu insentif seperti dari program perlindungan sosial yaitu PKH atau Kartu Sembako dengan dukungan UMKM jika warga tersebut memiliki usaha mikro.

“Buat saya selama peruntukannya tepat maka ini bukan tumpang tindih. Ini memang bentuk keberpihakan pemerintah kepada rumah tangga, dunia usaha, usaha mikro, dan usaha yang taat pajak,” tegasnya.

Dia pun mengimbau APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya meningkatkan sinergi dalam mengawasi penggunaan anggaran PEN.

“Terus dilakukan sehingga bisa didapatkan sinergi yang memang benar-benar akan merumuskan seperti apa sih artinya akuntabel, efisien, cepat, namun tetap pada aturan,” tegasnya.

Namun, bagi yang ingin mendapatkan bansos berupa uang tunai atau BLT senilai Rp500 ribu adalah mereka yang tak terdaftar sebagai PKH. BLT tersebut akan disalurkan untuk 9 juta warga yang bukan merupakan penerima non PKH.

“Total anggaran senilai Rp4,5 triliun,” ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama.

Masyarakat yang menjadi penerima hanya perlu memenuhi satu syarat utama, yakni tidak terdaftar sebagai penerima PKH aktif.

“Bila tidak menerima PKH dan terdafar, maka dana akan diberikan langsung oleh pemerintah ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” ujarnya.

Pemberian melalui mekanisme transfer oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Untuk menerima bantuan tersebut masyarakat hanya perlu memeriksa dengan mengakses cekbansos.siks.kemsos.go.id.

Terpisah di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan modal kerja kepada 60 pedagang kecil. Bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut diharapkan bisa membuat pedagang kecil bertahan di tengah pandemi.

“Saya minta kita semuanya bertahan,” harapnya.

Jokowi menyadari bahwa kondisi dunia usaha saat ini berada pada posisi tidak mudah. Bahkan sangat sulit jika dibandingkan dengan situasi normal sebelumnya.

Namun, dia menekankan kondisi ini dialami hampir seluruh negara. Karena, dia meminta kepada seluruh pedagang untuk tidak menyerah dan bekerja lebih keras.

“Saya ajak Bapak Ibu sekalian jangan menyerah, harus semangat kerjanya ditambah, semangat kerja jangan sampai kendur. Saya tahu yang dulu omsetnya sehari Rp500.000 sekarang Rp200.000, yang dulu untungnya Rp200.000 sekarang Rp100.000. Ya memang semua mengalami, saya tahu, saya ngerti,” ujarnya.

Namun, Jokowi meminta agar para pelaku usaha mikro dan kecil jangan sampai menutup usahanya.

“Saya mengalami sama seperti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semangat kerja jangan sampai kendor pertahankan usaha Bapak Ibu jangan sampai tutup, jangan sampai rugi,” katanya.

Presiden Jokowi memberikan secara langsung bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro dan kecil.

“Untung sedikit tidak apa-apa tapi jangan sampai tutup, kalau untuk memulai awal tahun depan akan lebih sulit lagi,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim mengatakan peningkatan daya beli masyarakat akan mampu mengantisipasi resesi panjang akibat pandemi COVID-19.

“Pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat, termasuk yang sudah dilakukan dengan terus menggencarkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta/bulan,” katanya.

Dengan adanya BLT, menurutnya, masyarakat akan makin mudah untuk memenuhi kebutuhan, terutama bahan pokok yang selama pandemi ini terjadi penurunan pembelian oleh masyarakat.

“Jelang masuk ke kuartal III, terutama pada 5 Oktober (diumumkannya pertumbuhan ekonomi kuartal III) mendatang pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan. Tujuannya selain untuk meningkatkan tingkat konsumsi juga agar ekonomi tidak minus terlalu besar,” katanya.

Pihaknya berharap dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri.

“Pak Jokowi harus mendorong anak buahnya agar segera menyuntikkan dana kepada masyarakat untuk konsumsi. Agar konsumsi tumbuh selama dua minggu ini dan pertaruhannya di sini, supaya ekonominya tumbuh sehingga Oktober nanti minusnya tidak sedalam kemarin yang 5,32 persen, diharapkan minusnya hanya di kisaran 2 persen,” katanya.

Dia mengakui pemerintah sangat dilema antara memprioritaskan penyelamatan ekonomi atau kesehatan masyarakat.

“Meski demikian, hal tersebut lumrah karena resesi akibat krisis kesehatan merupakan fenomena baru yang terjadi di zaman modern ini,” katanya.

Pihaknya juga berharap masyarakat bisa mendukung upaya pemerintah dengan memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan konsumsi.

“Ya sebaiknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut benar untuk dikonsumsi supaya resesi kita tidak terlalu dalam,” katanya.(gw/fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed