oleh

Regulasi Pilkades Belum Jelas

DPRD Desak Bupati Segera Buat Aturannya

SUMEDANGESKPRES.COM – Anggota Komisi I DPRD Sumedang Heti Andorina S.Sos mendesak agar pemerintah daerah segera mengeluarkan regulasi pelaksanaan pilkades di masa pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan.

Heti mengatakan, hingga ditetapkanya pelaksanaan Pilkades pada 16 Desember 2020 mendatang, pemerintah belum membuat regulasi yang mengatur tahapan pilkades di masa pandemi.

“Kemarin bupati baru mengimbau untuk melaksanakan kampanye non tatap muka. Bukan soal Calkades nya bisa melaksanakan atau tidak, tapi itu tidak ada aturan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh calkades,” ujarnya kepada Sumeks, Selasa (6/10).

Jika tidak ada regulasi, lanjut Heti, akan muncul kekhawatiran adanya pelanggaran-pelanggaran prokes pada saat kampanye ditengah pandemi wabah Covid-19 saat ini.

“Kan kalau nanti ada kumpul-kumpul itu sudah melanggar prokes dan dapat sangsi. Sementara kaitannya hal ini Perbup saja tidak ada,” terangnya.

Selain itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan, agar tidak terjadi kluster baru pada Pilkades serentak tersebut.

Oleh sebab itu, Heti menegaskan kembali agar dalam waktu yang tinggal sekitar 60 harian lagi ini, pemerintah daerah dapat segera membuat regulasi.

“Audensi terakhir kemarin tetap DPRD menunggu regulasi dari bupati seperti apa. Kami khawatir malah jadi kluster baru. Kalau sudah ada regulasi, jadi ada kejelasan kalau calkades nanti turun kelapangan harus seperti apa. Dan mereka akan mengikuti aturan tersebut,” tuturnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed