oleh

Pilkades Serentak, Masih Tunggu Regulasi

SUMEDANGESKPRES.COM – Meskipun sudah diambang pintu, namun regulasi pencoblosan Pilkades serentak dengan menggunakan protokol kesehatan, masih belum tuntas digodok kementrian.

“Kita masih menunggu regulasi itu, jika sudah kelar, nanti kita informasikan,” kata
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, Nuryadin kepada Sumeks melalui sambungan telepon, Selasa (6/10).

Yang jelas, Pilkades akan dilaksanakan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. “Tentunya dibutuhkan upaya maksimal, dalam menyikapi situasi kondisi saat ini. Diperlukan tambahan anggaran untuk penyediaan APD kesehatan,” ujarnya.

Lantaran pada prosesnya nanti, terjadi pemekaran Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dari yang semula 266 TPS sekarang berkembang menjadi 494 TPS atau bahkan hampir 2 kali lipatnya,” terang Nuryadin.

Pemekaran TPS dilakukan, menurutnya sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir kerumunan massa, yang pada saat hari pelaksanaan, sulit dibendung.
“Ini dalam rangka menjaga kerumunan masa supaya tidak terlalu banyak,” tuturnya.

Selain pemekaran jumlah TPS, petugas juga akan mengatur jam kunjungan ke TPS. Hal itu dinilai akan mencegah terjadinya kerumunan orang secara signifikan.

“Misalkan RT 01 mulai jam 9 sampai jam 10, RT 02 satu jam selanjutnya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan langkah itu masyarakat terlindung dari bahaya virus,” ucapnya.

Disinggung masalah anggaran, anggaran pihaknya mengajukan Rp 2 Miliar lebih yang salah satunya untuk APD dari 494 personil TPS.
“Saat ini sedang diolah DPRD, terkait anggaran perubahan untuk itu,” katanya.

Menurutnya, dengan bertambahnya TPS maka bertambah pula honor dan konsumsi petugas.
“Terlebih sesuai Permendagri 65 bahwa anggaran Pilkades ini ditanggung oleh APBD Kabupaten,” ujarnya.

Nuryadin menuturkan, secara teknis pelaksanaannya seperti biasa dengan mencoblos di TPS. Hanya saja wajib pakai Prokes seperti disiapkan sarung tangan untuk mencoblos.

“Sedangkan untuk tahapan kampanye, akan diatur dalam regulasi bahwa kampanye selama tiga hari hanya akan berlangsung melalui media massa, selembaran, spanduk,” katanya.

Sementara, berkaitan dengan tahapan Pilkades serentak, mulai diselenggarakan pada pertengahan November 2020 mendatang.

“Ada 14 tahapan yang tersisa diantaranya, penetapan DPT , pengadaan alat coblos, surat suara, kampanye dan hari H pencoblosan serta diakhiri pelantikan yang tidak akan melebihi tanggal 23 Desember.

Sebab menurut informasi yang beredar tanggal 24 Desember kabarnya sudah masuk ke cuti bersama. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed