oleh

Bawaslu Harus Bertindak Tegas

Pelanggaran Prokes Tertinggi di Jabar

SUMEDANGESKPRES.COM , SOREANG – Tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Bandung memasuki minggu ketiga. Tidak seperti sebelumnya, Pilkada kali ini memiliki tantangan tersendiri. Baik bagi penyelenggara maupun peserta dan tim suksesnya.

Seperti diketahui, kekhawatiran publik terhadap penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan timbulnya beragam apresiasi dan opini yang mempengaruhi kebijakan dalam penyelenggaraannya.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerbitkan Peraturan KPU RI No. 13 Tahun 2020, sebagai upaya menjawab kekhawatiran publik atas penyelenggaraan Pilkada saat ini. Ada terobosan yang dimuat dalam (Pasal 58 ayat 1 dan Pasal 63) yaitu, pengutamaan penggunaan media sosial dan media daring sebagai media utama kampanye.

Khusus di Pasal 63 tersebut, KPU dengan tegas meniadakan bentuk kampanye dalam kegiatan lain, yang sekiranya berpotensi terjadinya kerumuman massa. Dan, menggantikannya dengan kampanye media sosial dan daring.

“Peraturan ini juga dilengkapi adanya sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan bagi kandidat,” papar Candra Gupta, pemerhati Pilkada kepada Bandung Timur Ekspres di Soreang, Rabu (14/10).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) juga mengeluarkan Surat Edaran Bawaslu RI No. 577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX2020 tertanggal 28 September 2020, memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pencegahan Covid-19 dalam Pilkada 2020.

Pokja tersebut, akan bekerja menangani pelanggaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada.

“Namun tentu saja upaya yang dilakukan KPU dan Bawaslu di atas tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, jika tidak ada komitmen antara penyelenggara, kandidat, tim pemenangan dan simpatisan untuk mematuhi ketentuan dalam melaksanakan kampanye,” tambah tokoh muda di KNPI Kab Bandung ini.

Bawaslu Provinsi, terang dia, telah mencatat 64 pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. Dan terbanyak adalah Kabupaten Bandung dengan 23 pelanggaran.

“Ini menyiratkan bahwa komitmen dalam mematuhi protokol kesehatan belum seutuhnya diamini peserta Pilkada. Sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan dalam berkampanye,” terang dia.

Untuk itu, kata dia, sosialisasi masif pentingnya disiplin protokol kesehatan menjadi sangat penting. “KPU beserta jajarannya sebagai penyelenggara, harus memaksimalkan divisi yang ada, dalam melaksanakan protokol kesehatan secara teknis hingga ke tingkatan bawah,” tambahnya.

Sehingga, lanjut Chandra, amanat Peraturan KPU RI No. 13 Tahun 2020 bisa berjalan sesuai dengan harapan. “Bawaslu harus bertindak tegas. Apalagi dengan adanya Pokja Pencegahan Covid-19, diharapkan dapat mengawal semua komponen agar melaksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan,” pungkas mantan komisioner Panwas Kecamatan Soreang ini. (cr2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed