oleh

AMWJ Tuntut Legalitas KJA

DARMARAJA – Untuk menuntut legalitas Keramba Jaring Apung (KJA), Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ) menggandeng pengacara.

Surat himbauan yang dilayangkan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penertiban KJA dan sejenisnya, Senin (16/11) lalu nampaknya tidak mengurungkan niat para petani ikan untuk terus mengais rejeki di hamparan Waduk Jatigede.

Hal itu dilakukan karena warga terdampak Waduk Jatigede yang menggeluti bisnis budidaya ikan menilai pemerintah belum mampu mencarikan solusi untuk pemulihan ekonomi warga terdampak.

Ketua AMWJ Mahmudin mengatakan bisnis ikan melalui KJA ini merupakan satu-satunya solusi untuk masyarakat keluar dari keterpurukan ekonomi pasca penggenangan Waduk Jatigede.

“Kalau sekarang ini harus ditertibkan, apakah pemerintah sudah menyiapkan sumber penghasilan lain yang bisa dijalankan masyarakat,” ujar Mahmudin, belum lama ini.

Untuk memperkuat tuntutannya, kata dia, kali ini AMWJ bergerak bersama kuasa hukumnya.

“Ada salah satu pengacara yang mau membantu kita secara sukarela. Dengan begitu, kita sekarang meguasakan kepada pengacara tersebut,” kata dia.

Selain itu, kehadiran KJA mampu membuka peluang usaha dan memberdayakan hampir 1000 orang masyarakat di wilayah penyangga.

“Peluang menekan angka pengangguran juga sudah terlihat dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed