oleh

Izin Penangkapan Ikan Dinaikan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengapresiasi partisipasi Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Republik Palau Y.M. Fleming Umiich Sengebau.

Di mana Fleming secara positif menanggapi saran Susi untuk menaikkan biaya izin penangkapan ikan guna meningkatkan jumlah devisa negara.

“Hal ini sejalan dengan semakin tingginya biaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menurunnya stok sumber daya perikanan,” ujar Susi dalam siaran persnya.

Pertemuan dengan Fleming dinilai sangat strategis dalam menghimpun komitmen negara-negara di kawasan untuk menerapkan prinsip-prinsip ketertelusuran produk perikanan.

“Ini juga untuk meningkatkan dialog di kawasan dalam menerapkan prinsip ketertelusuran dan upaya pemberantasan IUU Fishing,” tutur Susi.

Selain itu, Susi juga mengajak Palau untuk berkolaborasi dalam pemberantasan IUU Fishing di kawasan Asia Pasifik.

“Sejak diterbitkannya peraturan pelarangan transhipment dan izin penangkapan ikan oleh kapal asing, disinyalir sejumlah kapal pelaku IUU Fishing beroperasi di perairan negara-negara Pasifik,” tukas Susi.

Palau menyambut baik usulan kerja sama pemberantasan IUU Fishing RI-Palau dan mengharapkan dukungan Indonesia untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam upaya pemberantasan IUU Fishing dimaksud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggandeng menteri perikanan Asia untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di Asia Pasifik.

“Kita butuh lebih banyak kerja sama dalam berbagi data. Ketertelurusan (traceability) ikan dan produk perikanan berperan sangat penting dalam memutus mata rantai illegal fishing secara global,” ujar Susi dalam Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product di Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan, negara-negara perlu berbagi data sektor kelautan dan perikanan yang ada di masing-masing negara sebagai upaya mengembangkan transparansi sektor tersebut.

Dia juga mengemukakan, dengan terbuka akan berbagi daftar kapal-kapal yang memiliki izin untuk penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia.

Ia pun menegaskan, transparansi data ikan dan produk ikan sebagai bagian dari aksi nyata bentuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal secara berkelanjutan.

“Jadi bukan cuma menenggelamkan kapal, tapi dimulai dengan menelusuri data. Memastikan ikan yang ditangkap di mana, oleh siapa, berapa banyak, jualnya ke mana, dan proses di mana,” tegasnya seperti dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group).

Menurut Susi, langkah tersebut dinilai penting karena untuk mengurangi kegiatan penangkapan ilegal di perairan kawasan Asia Pasifik. “Kalau semua Asia Pasifik, Asia Tenggara, Afrika, jadi satu di mana sudah meratifikasi Port State Measures Agreement, Malaysia sudah, Vietnam sudah, Fiji September ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia saat ini dilarang melayani dan menyuplai apapun ke kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Meskipun diakui masih banyak persoalan, di mana penangkapan ikan kerap melanggar peraturan, seperti bongkar muat di tengah laut atau transhipment.

“Ini inisiatif yang sudah ditandatangani banyak negara, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Fiji sudah komit bersama dan ingin melaksanakan koordinasi tersebut untuk eliminasi IUU Fishing. Saya berharap, koordinasi ini bukan cuma hari ini,” pungkasnya.

Pada momentum pembukaan Ministerial Meeting dua hari lalu, Rabu (27/7) juga dihadiri Menteri Perikanan dan Kehutanan dari Fiji Oseea Naiqamu, Menteri Pertanian dan Agro berbasis Industri Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek, dan Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Palau Fleming Umiich Sengebau, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Daerah Terpencil Vietnam Vu Van Tam, serta perwakilan 22 negara dan 3 organisasi internasional.

Total peserta yang hadir sebanyak 90 orang dari Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Norwegia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan negara lainnya.
Pertemuan ini bagian dari rangkaian _Regional Fisheries Summit 2016 yang digelar The Economist berlangsung 27-28 Juli 2016 di Shangri-La Hotel Jakarta. Momentum tersebut menitikberatkan pencegahan masuknya produk ikan ilegal ke dalam sistem atau rantai pasokan secara global.

Nah untuk memperkuat dukungan data dan pandangan secara akademik terhadap kebijakan reformasi perikanan, telah digelar juga Collaborative Workshop on The Benefits of Sustainable Fisheries in Indonesia. (nel/jpg)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed