oleh

GuruTKK Bekasi Belum Terima Honor

DUA ribu guru berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) di bawah Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum menerima honor sejak Agustus lalu. Pembahasan anggaran perubahan yang molor jadi penyebabnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro mengatakan untuk pembayaran honor TKK masih menunggu ketuk palu APBD Perubahan 2016. ”Mudah-mudahan bulan depan (Oktober) honor sudah diterima para TKK,” katanya kepada INDOPOS, kemarin (25/9).

Dia menambahkan, keterlambatan hanya terjadi pada guru TKK. Pasalnya, dalam anggaran perubahan Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kenaikan tunjangan bagi mereka.
“Kalau TKK yang tidak berdinas di Disdik tidak terlambat pembayaran honornya. Hanya guru saja yang terlambat, kalau TKK bidang lain tidak. Karena masih menunggu ketuk palu APBD Perubahan yang kini tengah dibahas bersama DPRD,” jelasnya.

Menurutnya lagi, dampak kenaikan tunjangan guru itu, maka kebutuhan pembayaran honorer untuk ribuan TKK untuk lima bulan ke depan atau hingga akhir 2016 jumlahnya mencapai sekitar Rp 26 miliar lebih.

Untuk diketahui, honor TKK guru per bulannya dibayar Rp 2,1 juta per orang.
Widodo pun menjanjikan bahwa keterlambatan honor ini akan dirapel bila APBDP sudah diketok nanti.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Bekasi Alexander Zulkarnaen mengakui jika guru TKK belum menerima honor beberapa bulan. Adapun honor yang diterima ribuan guru TKK itu dianggarkan dari APBD 2016.
”Kalau untuk Agustus dan September masih menunggu ketuk palu APBD Perubahan 2016,” katanya.

Alex menambahkan, pihaknya masih melakukan pendataan ulang terkait fungsi TKK di lingkungan dinas yang dipimpinnya. Terutama, yang bertugas di unit pelayanan tekhnis daerah (UPT) dan sekolah apakah fungsinya diperlukan lagi atau tidak.
“Pendataan untuk fungsi keberadaan TKK itu,” tandasnya.

Meski baru satu bulan tak menerima honor, situasi ini tetap sangat berat bagi para guru TKK. Pasalnya, sebagian besar dari mereka hanya mengandalkan honor dari Pemkot sebagai sumber pendapatan.

“Kalau tertunda berarti enggak punya uang,” ujar salah seorang guru TKK, Zaenal.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Zaenal mengaku terpaksa meminjam uang kanan kiri. Karena itu, dia berharap Pemerintah Kota dan DPRD dapat segera menyelesaikan pembahasan APBDP. (dny/dil/jpnn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed