oleh

Awel: pemerintah harus punya progres yang jelas

JATIGEDE – Terkait pembangunan Waduk Jatigede yang kedua terbesar di Indonesia, pemerintah dan intansi terkaitnya diminta lebih serius dalam menangani dampak sosial yang belum diselesaikan. Lebih dari satu tahun penggenangan Waduk Jatigede, hingga ini masih banyak dampak sosial yang belum rampung.

Anggota DPR Provinsi Jawa Barat, Agus Welianto Santoso, mengatakan bahwa sarana apapun di wilayah relokasi orang terdampak penggenangan waduk masih belum maksimal. Mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana penunjang lainnya,masih perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah.

“Dalam hal ini, perlu ada proaktif dari semua pihak wakil rakyat, mulai dari DPRD kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak waduk tersebut kepada pemerintah terkait,” kata Agus kepada Sumeks melalui selulernya, Minggu (16/10).

Ketua Komisi V ini menilai, sudah sepantasnya warga yang terdampak dengan adanya program pemerintah dalam membangun waduk itu, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama bidang ekonomi. Saat ini, perekonomian warga OTD, masih dalam keadaan krisis. Pemerintah, harus berupaya membuka lowongan kerja atau alih propesi warga OTD.

“Sebagian besar warga OTD, tadinya seorang petani padi, dan kalau saat ini sawah garapannya hilang, maka mereka harus diberikan propesi lain sebagai pengganti dari padi,” kata dia.

Agus menggambarkan, pemberian uang kerohiman atau kompensasi kepada OTD itu, harus benar-benar riil dan tidak ada yang dirugikan.

“Selain dari keharusan pemerintah membuat sarana prasarana seperti jalan di lingkungan relokasi, pemberian kompensasi juga harus tersalurkan sesuai dengan hak penerimanya,” ucapnya.

Anggota DPR provinsi yang memiliki hobi berkuda itu menyebutkan, penyelesaian permasalahan yang ada di kancah program nasional, akan terselesaikan ketika pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, berkoordinasi dengan baik dan ada tekad untuk menyelesaikannya.

“Pemerintah harus ada koordinasi yang baik dan punya progres yang jelas dalam koridor keputusan hukum bersama,” tukasnya. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed