oleh

Jasaraharja: Korban Laka Berhak Dapat Santunan

KOTA – PT Jasaraharja (Persero), akan menanggung setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan lalulintas. Seperti disampaikan Penanggung Jawab Jasaraharja Kabupaten Sumedang, Tatan Muslihat kepada Sumeks, Selasa (18/10).

Sesuai amanat Undang-undang Jasaraharja Nomer 33 dan 34 tahun 1964, salah satu klausulnya menyebutkan, korban kecelakaan lalulintas mendapat hak santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

“Jasaraharja menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada korban kecelakaan lalulintas,” katanya.

Tatan menambahkan, tidak ada syarat dalam pencairan asuransi tersebut. “Laporan dari pihak kepolisian yang menyatakan adanya peristiwa lakalantas, itu acuan kami dalam memberikan santunan kepada korban,” tuturnya.

Dia menerangkan, besaran santunan yang diberikan kepada korban lakalantas, jumlahnya berfariasi. Bagi korban meninggal dunia, akan mendapatkan santunan sebsesar Rp 25 juta. Bagi korban luka-luka, mendapat biaya perawatan rumah sakit maksimal hingga Rp 10 juta, dan bagi korban yang mengalami cacat, tetap akan mendapat santunan, maksimal sebesar Rp 25 juta.

“Sedangkan bagi korban lakalantas yang tidak memiliki keluarga, kami akan memberikan biaya pemakaman sebesar Rp 2 juta kepada pihak penyelenggara pemakaman,” terang Tatan.

Selanjutnya, sesuai dengan UU Jasaraharja Nomer 33 Tahun 1964, korban lakalantas yang berhak mendapatkan santunan, diantaranya para penumpang kendaraan angkutan umum. “Karena ongkos yang mereka (penumpang) bayarkan, sudah termasuk iuran asuransi Jasaraharja,” katanya menambahkan.

Selanjutnya, kata Tatan, korban kecelakaan lalulintas yang berada di luar kendaraan penyebab, atau dengan kata lain orang yang tertabrak dan kecelakaan yang diakibatkan tabrakan antara dua kendaraan bermotor.

“Kedua belah pihaknya akan mendapatkan santunan sesuai dengan kriteria korban,” imbuhnya.

Dengan catatan, lanjut Tatan, surat-surat kendaraan harus lengkap atau tidak ada peraturan yang dilanggar oleh pengemudi. Seperti memiliki SIM dan memakai helm standar.
“Karena jika kendaraan tidak memiliki surat-surat alias bodong, maka sudah masuk ke ranah kriminal. Otomatis pencairan santunan pun akan terhambat,” terang Tatan.

Ia menyebutkan, sejak Januari hingga Oktober tahun 2016, tercatat sebanyak 214 kasus kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia hingga mencapai 77 jiwa.

“Sisanya adalah korban lakalantas yang mengalami luka ringan dan berat,” sebutnya.
Data tersebut, kata dia, bersumber dari pihak Kepolisian Resort Sumedang dalam hal ini Unit Lakalantas. “Dipastikan masih banyak korban kecelakaan yang enggan melapor kepada polisi atau berdamai dengan cara kekeluargaan karena berbagai hal, dan itu jelas akan merugikan korban,” tegasnya.

Sebab, sambung dia, santunan akan diberikan kepada korban lakalantas berdasarkan laporan dari pihak kepolisian. (mg1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed