oleh

Perubahan RPJMD Mulai Dibahas

KOTA – Pasca terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016, Pemerintah Kabupaten Sumedang, harus segera melakukan penyesuaian terhadap berbagai dokumen perencanaan. Termasuk, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2018.

Untuk itu, Senin (24/10), di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan (GPP) Kabupaten Sumedang, dilangsungkan rapat koordinasi membahas perubahan RPJMD yang diikuti seluruh Kepala SKPD Kabupaten Sumedang. Rapat dipandu Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin dan dihadiri Bupati H. Eka Setiawan.

Dikatakan Sekda, Instruksi Mendagri tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

“Selain menginstuksikan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menata kelembagaan perangkat daerah, Instruksi Mendagri dalam klausulnya juga memerintahkan adanya penyesuaian dalam dokumen perencanaan,” ujar Sekda.

Menurutnya, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2017 disusun secara paralel dengan penyusunan Perda tentang Perangkat Daerah.

“Di satu sisi, kita harus melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan (RPJMD), di sisi lain kita harus segera menetapkan APBD 2017 yang telah disesuaikan dengan SOTK yang baru,” tuturnya.

Sekda tidak mengharapkan terjadinya kembali keterlambatan dalam penetapan APBD yang akan berdampak terhadap pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah.
“Lima tahun belakangan ini, Kabupaten Sumedang tidak pernah tepat waktu dalam penetapan APBD. Ini akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, diharapkan dalam waktu yang sangat mendesak ini semuanya dapat diselesaikan,” ucapnya.
Penyesuaian tersebut, menurut Kepala Bappeda Subagio, tidak berlaku terhadap Visi, Misi, Strategi maupun Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, tetapi berlaku terhadap urusan, program, dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pada SOTK Tahun 2017.

“Beberapa urusan harus disesuaikan dalam RPJMD setelah adanya SOTK baru. Tentunya akan ada perubahan pada indikator kinerja program serta SKPD penanggung jawabnya,” kata Subagio.

Ia menambahkan, beberapa urusan belum memiliki program bahkan ada unit kerja yang tidak memiliki indikator di dalam RPJMD. “Ada bidang yang programnya sangat banyak dan ada juga yang tidak ada programnya sama sekali. Bahkan ada program yang tidak ada pelaksananya. Solusinya adalah kita mengubah RKPD dengan menambah program baru untuk membidik indikator yang ada di RPJMD,” ujarnya.

Bupati H. Eka Setiawan meminta agar penyesuaian dokumen perencanaan maupun penetapan APBD dilaksanakan terjadwal dan selesai di akhir November 2016.

“Kita buat jadwal RKPD dan RPJMD minggu ini selesai. Jadi APBD bisa tepat waktu. Saya minta Sekretaris dan Kasubag Program di tiap SKPD untuk standby dan selalu berkooordinasi sengan Kabidnya,” ucap Bupati.

Menyusul telah terbitnya Perbup No. 10 Tahun 2016 mengenai RKPD, Bupati meminta agar setiap perangkat daerah segera menyusun rancangan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2018 dan penyesuaian RKPD Tahun 2017. (rls/hms)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed