oleh

Pengisian Wabup Dipertanyakan

KOTA – Hingga bulan keempat, sejak pelantikan bupati Sumedang, belum terlihat ada tanda-tanda akan mengangkat wakil bupati (Wabup) untuk mendampingi Eka Setiawan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Sementara DPRD Kabupaten Sumedang sendiri, hingga saat ini masih menunggu usulan calon wakil bupati yang akan akan diajukan.

Anggota Komisi A DPRD Sumedang, Yogie Yaman Sentosa menyebutkan, sampai saat ini DPRD masih menunggu usulan dari bupati untuk calon pendampingnya. Namun, ia belum melihat kesiapan dan kejelasan, sudah sejauh mana proses pengusulannya dari kedua partai pengusung pemenang Pilkada 2013 lalu. PPP belum ada sikap, dan Demokrat juga belum ada kejelasan.

“Yang jadi pertanyaan, apakah posisi wabup itu akan diambil atau tidak. Sekarang tinggal bagaimana mereka saja,” katanya saat diwawancara, kemarin (7/11).

Padahal, terang Yogie, untuk proses pemilihan wakil bupati, DPRD sudah menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp 500 juta. Selain anggaran, DPRD telah menyiapkan panitia teknis (Pantek) termasuk merevisi tata tertib DPRD. Karena dalam tatib DPRD yang sekarang, belum ada mekanisme pemilihan wabup.

“Selain untuk pemilihan wabup, DPRD pun sudah memposkan anggaran untuk operasional wabup, mulai dari gaji, tunjangan dan rumah dinas beserta fasilitas penunjang lainnya.

Itu sudah dimasukan dalam RAPBD Tahun Anggarani 2017,” jelas anggota Banggar DPRD ini.

Yogie menegaskan, posisi wakil bupati memang sangat diperlukan untuk menunjang kinerja bupati. Karena fungsi wabup yang paling melekat itu, adalah pengawasan. Lantas, kalau tak ada wabup, siapa yang akan mengawasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumedang?
“Sekarang kelihatannya tidak ada satu pun yang mengawasi sampai sajauh mana target capaian kinerja RPJMD. Jadi, itu nanti bisa dilakukan oleh wabup,” tegasnya.

Meski tidak ada keharusan, sebagaimana dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan, bupati dapat mengangkat wakil bupati. Yang artinya, bupati bisa mengangkat wakil atau bisa tidak mengangkat wakil. Namun begitu, Yogie tetap menyarankan dan mendorong agar posisi wakil bupati segera diisi, dan itu harus ada keputusan secepatnya.

“Kalau mau ada wabup, harus sesegera mungkin, karena waktunya semakin mepet. Dalam undang-undang, maksimal 18 bulan dari waktu berakhirnya sisa periode. Jadi, amannya paling telat akhir Desember 2016 ini harus sudah ada wabup,” pungkas Yogie yang juga Ketua Bapperda (badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Sumedang. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed