oleh

Disduk Tantang Buktikan Pungli

KOTA – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumednag, akan melakukan penelusuruan terkait adanya isu praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan dinas dan dalam penerimaan siswa baru.

Pihak dinas mengaku, sudah mendengar adanya isu yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan terakhir, adanya desakan dari LSM yang menyatakan di media adanya pungli di berbagai sektor.

Justru, pihak disdik menantang balik kepada pihak manapun yang mengetahui adanya pungli, untuk melapor ke dinas berikut disertai buktinya.

“Kalau isu, sebelum saya pindah kesini juga sudah terdengar. Kamipun dari internal sedang melakukan penelusuran kebenarannya. Terakhir saya baca di Sumeks ada LSM yang mendesak. Justru saya senang, karena ini merupakan suatu dukungan. Tapi kalau ada, ya laporkan beserta buktinya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumedang, Sonson M Nurikhsan saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

Ia menyebutkan, disdik sendiri berkomitmen untuk memberantas pungli, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Bahkan pihaknya, sudah mengeluarkan imbauan ke seluruh sekolah, untuk berkomitmen bersama-sama memberantas praktik pungli di sekolah, yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

“Pemerintah pusat sudah mengintruksikan sikat habis pungli, maka di daerah juga seperti itu. Kami juga menekankan ke seluruh sekolah, bahkan sesekali saya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Pihak Kejaksaan Negeri Sumedang, yang menyatakan akan menyelidiki isu tersebu sesuai dengan arahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Nanti kami akan selidiki,” tutur Kasi Intel, Sofian Hadi.
Sebelumnya diberitakan, terkait dengan maraknya isu berbagai pungutan pemangkasan dana bantuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Direktur LSM Instan, Ifan Yudi Wibowo menduga, bahwa hal ini sudah masuk padah ranah tindak pidana korupsi yang luar biasa. Ia menduga, bahwa Disdik menjadi sarang korupsi terselubung, sehingga seharusnya, kejaksaan sudah melakukan penyelidikan masalah ini.

“Sudah tidak abu-abu kok ini terang benderang, kejari kok diam saja?,” Ifan saat ditemui di kantornya, Senin (7/11) lalu.

Diduganya, setiap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang turun ke tiap sekolah, dana alokasi khusus (DAK), bahkan dana bantuan ke PAUD, disunat dengan berbagai macam alasan.

“Seperti Uang Pembangunan di sekolah, seolah ini terang benderang.
Gak boleh lagi itu siswa dibebani dengan uang pembangunan segala. Partisipasi orang tua murid arahnya tidak begitu, tapi arahnya sukarela bukan dipatok, kalo dipatok ini sudah menyalahi aturan,” terangnya

Belum lagi menurutnya, jika ada siswa yang ingin masuk sekolah favorit, diharuskan bayar. Ia menilai, dengan anggaran yang terbilang besar itu, belum ada peningkatan infrastuktur penujang sekolah. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed