oleh

PLN Lebih Fokus Garap Transmisi

TUGAS PLN untuk mendistribusikan listrik ke seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat. Apalagi, realisasi pembangkit dalam proyek 35 ribu MW masih sedikit.

Oleh sebab itu, muncul dorongan agar BUMN listrik fokus terhadap hal itu, termasuk dalam penyediaan transmisinya. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menilai permintaan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar PLN fokus pada transmisi dan distribusi merupakan hal tepat.

Sebab, akan percuma jika Indonesia punya banyak pembangkit kalau listriknya tidak bisa disalurkan ke masyarakat. ’’Jangan sampai fokus PLN terpecah,’’ katanya, Rabu (9/11).

Oleh sebab itu, PLN memang tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Dia menegaskan, PLN perlu konsentrasi karena selama ini yang melakukan pembangunan transmisi hanya perusahaan pimpinan Sofyan Basir itu.

Meski realisasi pembangkit masih kecil, bukan berarti PLN bisa bersantai. ’’Transmisi dan pembangkit harus selesai bersamaan. Jangan sampai pembangkit sudah jadi, tapi transmisi belum siap,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, transmisi hanya dikuasai PLN karena memang penting dan menunjukkan penguasaan negara dalam mengamankan energi nasional. Sedangkan untuk memproduksi listrik, PLN cukup menjalankan tugas yang dibebankan pemerintah atau menjadi off taker dari pengembang.

Saran agar PLN tidak melirik PGE dan bisnis panas bumi disebutnya masuk akal. Sebab, track record PLN dalam menangani pans bumi selama ini tidak maksimal.

Dia lantas mencontohkan wilayak kerja panas bumi Tulehu, Maluku dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat yang tidak digarap dengan optimal. Jadi, daripada membuang tenaga lebih baik PLN fokus terhadap tugas utamanya terlebih dahulu.

“Mengapa memaksakan diri masuk ke sektor yang kompetensinya rendah?’’ katanya.

Apakah itu berarti PLN harus pensiun dalam usaha pembangkitan listrik? Menurutnya, bisnis PLN sebagai power producer bisa dipisahkan dengan menjadikan kelompok unit bisnis tersendiri.

’’Misalnya, lewat anak perusahaan atau bentuk lain,’’ terangnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Serfvices Reform (IESR) Fabby Tumiwa membenarkan, pembangunan transmisi perlu perhatian khusus karena tidak mudah. Terutama, soal pembebasan lahan yang selama ini kerap menjadi masalah proyek listrik.

Kalau pembangunan transmisi terlambat, PLN dan masyarakat sama-sama rugi. ’’Idealnya, transmisi harus bersamaan dengan ketersediaan pembangkit,’’ tuturnya.

Rencana akuisisi itu seakan jalan di tempat meski pembahasan di Kementerian BUMN masih berjalan. Namun, rencana PLN untuk lebih dalam di bisnis panas bumi tidak berjalan mulus. Setidaknya, itu terlihat dari keputusan perseroan untuk mundur dari lelang aset panas bumi milik Chevron.

Untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Darajat dan Gunung Salak milik Chevron Geothermal Indonesia dan Chevron Geothermal Salak, PLN tidak juga mengajukan penawaran. Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati menyebut penyelenggara lelang tidak memberikan laporan keuangan teraudit dari dua WKP itu. ’’Kami tidak jadi mengirimkan penawaran,’’ katanya.

Proses penawaran sendiri, berakhir pada 31 Oktober 2016. Nicke membantah kalau mundurnya PLN karena lelang bernilai USD 3 miliar atau sekitar Rp 39 triliun itu membebani keuangan perseroan. (dim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed